YANGON - Presiden Myanmar yang digulingkan oleh junta, Win Myint, pada Selasa (12/10) menceritakan penolakannya terhadap kesepakatan untuk mundur dari jabatannya agar ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri pada saat-saat awal kudeta pada Februari lalu. Hal itu disampaikan oleh pengacaranya, Khin Maung Zaw.
Win Myint, yang ditahan bersama dengan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, melontarkan komentar tersebut saat dia bersaksi untuk pertama kalinya di persidangannya atas tindak pidana hasutan di pengadilan junta.
Pria berusia 69 tahun itu menceritakan bagaimana dua perwira senior tentara memasuki kamarnya pada 1 Februari dini hari.
"Mereka mendesaknya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dengan alasan kesehatannya memburuk," kata pengacara Khin Maung Zaw.
"Presiden menolak tawaran kesepakatan itu dengan mengatakan dia dalam keadaan sehat. Para perwira militer itu lalu memperingatkan dia bahwa penolakan itu akan sangat merugikannya, tetapi Presiden mengatakan kepada mereka bahwa dia lebih baik mati daripada menyetujuinya," imbuh Maung Zaw.
Win Myint yang merupakan sekutu setia Suu Kyi, saat ini sedang menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk hasutan dan pembangkangan. Dalam persidangan kasus ini, Win Myint maupun Suu Kyi tidak akan meminta pemanggilan saksi pembela, kata pengacara mereka pekan lalu.
Suu Kyi dijadwalkan untuk bersaksi untuk pertama kalinya pada akhir bulan ini.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak terjadi kudeta. Warga Myanmar memprotes junta atas terjadinya kudeta itu. Menanggapi pembangkangan oleh massa, junta mengancam akan terus melancarkan kampanye berdarah melawan penentang kekuasaannya.
Situasi di Myanmar makin panas setelah bentrokan antara tentara dan kelompok pemberontak etnis di wilayah perbatasan meningkat, pandemi Covid-19 merajalela dan perekonomian di negeri itu mengalami keruntuhan.
Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, menyatakan pihaknya harus melakukan kudeta setelah menduga terjadi kecurangan pada pemilu yang digelar November yang dimenangkan secara telak oleh Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang dipimpin Suu Kyi.AFP/I-1
