JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat pelaksanaan mandatori biodiesel, terutama biodiesel 20 persen atau B20. Sebab, percepatan kewajiban mencampur solar dengan minyak kelapa sawit sebesar 20 persen tersebut mampu mengurangi beban pemerintah terkait impor minyak.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan rapat terbatas (ratas) soal Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8).
"Ini saya kira rapat yang ketiga yang berbicara masalah percepatan pelaksanaan mandatori untuk biodiesel. Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 ini ingin mengurangi ketergantungan kepada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita," kata Presiden Jokowi.
Kalkulasinya, jika ke depan sudah konsisten menerapkan B20, akan menghemat kurang lebih 5,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. "Ini angka yang gedhe banget (besar sekali). Dan, yang tidak kalah penting penerapan B20 akan menciptakan permintaan domestik akan CPO (crude pam oil/minyak sawit mentah) sangat besar dan kita harapkan akan menimbulkan multiplier effect terhadap petani, pekebun, dan pekerja yang ada di kelapa sawit," ucap Presiden.
Karena itu, Presiden ingin hal ini benar-benar bisa direalisasikan oleh jajarannya. "Saya juga ingin agar B20 nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30, dan di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50," jelas Presiden.
Presiden menambahkan bahwa tekanan-tekanan yang dapat mengganggu kelapa sawit dari dalam negeri juga perlu diantisipasi. Sehingga, kita benar-benar memiliki sebuah bargaining position yang baik. "Baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden ikut menyinggung bahwa CPO juga dapat dibuat avtur atau bahan bakar perawat. Terkait hal itu, Presiden ingin jajarannya menekuni hal tersebut.
"Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau itu bisa, pertama, mengurangi impor avtur kita, sehingga defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan kita akan semakin baik," kata Presiden.
Cek Langsung
Presiden pun mengungkapkan dirinya akan mengcek langsung penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.
"Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau Pricewaterhousecoopers, atau lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan. Dan kita harus sadar semuanya bahwa kita pada kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia," tegasnya.
Hal itu dilakukan agar semuanya memiliki komitmen dan keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem. "Saya juga minta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui co-processing untuk memproduksi, green diesel, green gasoline di kilang-kilang minyak milik Pertamina," tuturnya.fdl/AR-2