JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan, pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama. Dia meminta lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus bergerak.
"Pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak," ujar Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Jakarta, Selasa (16/8).
Dia menyebut, korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil.
Dia menambahkan, Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional meningkat di tahun 2021. Dari 37 menjadi 38.
"Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022," jelasnya.
Perkuat Perlindungan
Lebih lanjut, Presiden mengatakan, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin.
Dia menegaskan, keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu," katanya.
Dia menekankan, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan dilanjutkan dengan sinergi yang lebih baik.
Dia menambahkan, program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabel.
"Tentang disabel, kita baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo, dan alhamdulillah, kita menjadi Juara Umum," tandasnya.
