JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023, di Jakarta, Senin (6/2), menyindir para bankir karena mengutip marjin bunga yang sangat besar dari nasabah. Dengan marjin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM) rata-rata 4,4 persen di perbankan nasional, oleh Presiden disebut mungkin yang tertinggi di dunia.
"NIM-nya berapa sih, dijawab oleh Pak Ketua OJK 4,4 persen. Tinggi banget. Ini mungkin tertinggi di dunia, mungkin," kata Jokowi.
Selain menyoroti tingginya marjin keuntungan perbankan, Presiden juga meminta industri perbankan tidak lupa mendukung pembiayaan ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah tingginya penyaluran kredit. Permintaan itu penting karena UMKM merupakan salah satu kekuatan perekonomian Indonesia yang memberi peluang kesempatan kerja pada rakyat.
"Jangan dilupakan yang kecil-kecil, yang mikro, yang menengah," kata Presiden.
Dukungan pembiayaan ke UMKM harus semaksimal mungkin, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Jokowi juga meminta dukungan yang konkret dari industri jasa keuangan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Dukungan itu seperti pendanaan untuk pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian (smelter) bahan mentah.
"Tadi sudah disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai hilirisasi akan diberikan dukungan. Saya minta betul-betul yang konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan cari pendanaan," kata Jokowi.
Padahal, hilirisasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi.
"Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus Produk Domestik Bruto kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan, dan hilirisasi jadi kunci kalau kita ingin jadi negara maju," kata Presiden.
Bankir Harus Patuh
Menanggapi sindiran Presiden ke industri jasa keuangan, pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan para bankir harus mematuhi apa yang diminta Presiden Jokowi, baik terkait margin bunga yang tinggi, pengucuran kredit ke UMKM maupun pembiayaan ke sektor yang mendukung hilirisasi seperti pembangunan smelter.
Apalagi, di tengah situasi resesi dunia, terbukti UMKM menjadi buffer (penyangga) bagi ekonomi nasional. "UMKM sudah membuktikan berulang kali di tengah krisis menjadi buffer ekonomi nasional. Bahkan saat pandemi, kita selamat gara-gara UMKM," kata Susilo.
Sebab itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dilanjutkan dan diperluas tidak sebatas pada pertanian. Kalau memungkinkan bukan hanya pendanaan, tapi juga pendampingan untuk meningkatkan kapasitas bisnis UMKM.
Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan perbankan harus lebih memprioritaskan penyaluran kredit ke UMKM karena mereka adalah pelaku ekonomi mayoritas di Indonesia dengan pangsa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 50 persen.
Selain memprioritaskan kredit UMKM, bank juga merelak sasi persyaratan penyaluran kredit UMKM dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing bank.
