NAYPYIDA IDAW - Presiden Myanmar yang baru, Win Myint, berjanji akan mengubah konstitusi yang disusun militer yang isinya melarang Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin Myanmar serta memberikan mayoritas kekuasaan pada militer. Hal itu disampaikan Presiden Myint, 66 tahun, saat pidato pelantikannya pada Jumat (30/3).
"Saya akan fokus pada aturan hukum, rekonsiliasi nasional dan mengubah konstitusi demi membangun sebuah persatuan federal yang demokratis," kata Presiden Myint saat pelantikannya di gedung parlemen di Naypyidaw.
Sebelumnya parlemen sepakat untuk menunjuk Win Myint sebagai Presiden Myanmar pada Rabu (28/3) setelah Presiden Htin Kyaw secara mendadak mengundurkan diri pada pekan lalu.
Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Myanmar saat ini, Suu Kyi dilarang menjabat sebagai presiden karena ia menikah dengan orang asing. Padahal pada pemilu 2015 lalu, partai pendukung Suu Kyi yaitu Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) menang mutlak.
Karena larangan itu, partai NLD membuat jabatan penasihat negara bagi Suu Kyi. Jabatan ini berkuasa diatas posisi presiden.
Janji-janji yang diucapkan Presiden Myint sebenarnya bukan pertama kali didengar karena semua itu merupakan tiga janji yang sebelumnya didengungkan Partai NLD. Wacana mengubah konstitusi Myanmar yang ditetapkan pada 2008 merupakan isu panas karena berpotensi membangkitkan kembali perseteruan dengan para jenderal militer yang saat ini masih berkuasa.
Saat ini militer Myanmar memang telah mengurangi kekuasaannya di pemerintahan sipil, namun tetap mempertahankan 25 persen kursi di parlemen dan menguasai sepenuhnya urusan keamanan seperti telah diatur dalam konstitusi.
Perlindungan HAM
Selain tiga janji yang diucapkan Presiden Myint, ia juga menyatakan akan bekerja keras untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang merupakan isu sensitif lainnya bagi Myanmar setelah negara itu dituding melakukan pembersihan etnik Muslim Rohingya di Rakhine pada Agustus lalu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Militer Myanmar bersikeras bahwa aksi mereka di Rakhine sebagai sebuah respons terhadap militan Rohingya yang sebelumnya menyerang pos polisi perbatasan.
AFP/I-1
