JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengamankan pasokan gas untuk pabrik pupuk, khususnya industri pupuk di Sumatera terutama di Aceh. Pengamanan pasokan gas itu untuk menjamin pabrik tetap berproduksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan petani.
Presiden saat meresmikan pabrik pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium (NPK) milik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada pekan lalu di Aceh Utara meminta agar produksi pupuk nasional bisa mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.
"Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan," kata Presiden.
Kebutuhan pupuk secara nasional, kata Presiden, mencapai 13,5 juta ton, namun baru terpenuhi 3,5 juta ton. Di Aceh sendiri, dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh Asean Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM karena pasokan gas tersendat.
PT PP (Persero) Tbk yang diminta Menteri BUMN membangun kembali pabrik pupuk milik PT PIM telah menuntaskan pembangunan konstruksi pabrik NPK yang berlokasi di Kawasan KEK Arun Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Pembangunan pabrik tersebut menggunakan metode chemical reaction dengan kapasitas 500 ribu metrik ton per tahun yang dikerjakan sejak Maret 2019 dan mulai beroperasi pada Januari 2023 lalu.
Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, mengatakan pembangunan pabrik pupuk NPK murni dikerjakan oleh para engineer dan tenaga kerja nasional. Pembangunan juga mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dengan menyumbang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 85,30 persen.
Selain itu, pabrik pupuk NPK juga telah menggunakan teknologi terbaru dalam proses pengantongan atau pengepakan dengan menggunakan automatic bagging dan palletizing. Melalui teknologi terbaru yang terdiri dari dua automatic bagging dan dua unit semi auto bagging dapat menghasilkan kapasitas produksi pengepakan pupuk sebanyak 1.200 kantong per hari.
"Kehadiran pabrik NPK PIM memiliki multiplier effect yang luas baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun aktivitas perekonomian. Pabrik menyerap 1.189 orang tenaga kerja untuk proyek dan 240 pekerja pascaproyek berasal dari lingkungan sekitar," kata Novel.
Kesiapan Infrastruktur
Pengamat Energi, Fabby Tumiwa, yang diminta pendapatnya mengatakan arahan Presiden itu dimaksudkan supaya pasokan gas untuk kebutuhan domestik jangan sampai terganggu sehingga produksi pupuk tidak terkendala.
"Kementerian ESDM dan SKK Migas harus memantau ketat rencana produksi KKKS (kontraktor kontrak kerja sama), kesiapan infrastruktur dan kontrak ekspor gas," tegas Fabby.
Hal yang harus diselesaikan, kata Fabby, adalah memperkuat kesiapan infrastruktur. Sebab, pasokan gas berasal dari Indonesia bagian timur, sementara pengguna ada di barat. Begitu pula harga yang cukup tinggi menyebabkan industri harus membayar mahal.
