Sebuah bangsa hanya bisa maju apabila bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa.
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk manfaat rakyat. "Presiden Prabowo menekankan teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat," kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, yang diunggah usai Sidang Kabinet Paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10).
Di samping itu, Prabowo juga memberikan arahan agar APBN digunakan untuk fokus memberantas kemiskinan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi. Kerja sama tim dalam kabinet serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi juga menjadi arahan penting yang disampaikan Prabowo.
Presiden juga memberikan arahan untuk konsisten dengan semangat dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu menjaga kemerdekaan dan keutuhan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah, menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
Terkait kebijakan, Sri Mulyani merinci yang menjadi prioritas utama adalah ketahanan dan swasembada pangan dan energi, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan anak, hilirisasi 26 komoditas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjaga pertahanan dari ancaman judi online, penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal serta kebocoran. Perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan pun harus dilakukan dengan teliti dan tepat sesuai prioritas dan fokus pembangunan.
Dengan begitu, dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan nasional. "Sebuah bangsa hanya bisa maju apabila bersatu dan selalu mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok," tegas Sri Mulyani.
Reduksi Kesenjangan
Sementara itu, para ekonom menilai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan perbaikan gizi, kemandirian energi, dan permukiman yang layak.
Fokus kebijakan pemerintah itu diharapkan bisa mereduksi kesenjangan sosial di masyarakat. Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim, yang diminta pendapatnya mengatakan jika melihat Asta Cita Prabowo, sangat kental program-program yang diajukan sifatnya mendasar, dari pangan lalu kebutuhan perumahan dan perbaikan gizi. "Memang strategi pembangunan Prabowo pada saat ini sedikit berbeda dengan Jokowi yang lebih banyak ke pembangunan infrastruktur. Saya pikir dengan kebijakan yang digagas melalui Asta Cita ini bisa mereduksi kesenjangan antarkelas status sosial masyarakat," kata Rizal.
Pemerintah, jelasnya, tentu menghadapi banyak sekali tantangan dengan struktur kementerian lembaga yang begitu banyak dalam menangani swasembada pangan yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral. "Ini bukan hal yang mudah di tingkat koordinasi antarkementerian. Saya pikir strong leadership atau kepemimpinan kuat sangat dibutuhkan," katanya.
Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri, menyatakan Presiden cenderung fokus pada beragam permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. "Saya melihat bahwa 17 program strategis Asta Cita maupun isi pidato Presiden Prabowo (saat pelantikan) itu pendekatannya lebih basic needs (kebutuhan dasar), berbeda dengan Jokowi pada 2019-2024 yang pendekatannya pembangunan infrastruktur fisik," kata Didin.
Dalam Asta Cita, kata Didin, ada delapan program quick win yang menitikberatkan pada program-program sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Turunnya Kelas Menengah Rekan Didin di Indef, Aviliani, berharap Presiden Prabowo Subianto mengatasi masalah penurunan kelas menengah, terutama lapangan kerja di sektor informal. Aviliani berpendapat pemerintah seharusnya tidak hanya fokus mengalihkan pekerja informal ke sektor formal, melainkan juga memastikan pekerja informal mendapatkan pendapatan yang layak. "Apalagi kelompok miskin dan rentan itu cenderung pengeluarannya untuk makan, lebih dari 64 persen.
Kecenderungan untuk konsumsi yang lain agak susah, sehingga pendapatannya harus ditingkatkan supaya mereka bisa juga mengonsumsi hal yang lain," paparnya. Pengamat ekonomi Unika Atma Jaya Jakarta, Rosdiana Sijabat, mengatakan perekonomian Indonesia disebut-sebut salah satu kekuatan ekonomi yang akan disegani, tetapi faktanya tantangannya cukup besar terutama mengenai kemiskinan dan semakin turunnya jumlah kelas menengah.
"Ini semua kan berdampak kepada daya saing, produktivitas, dan tingginya angka kemiskinan, pergeseran kelompok kelas menengah akan berdampak ke APBN, sementara APBN itu alat strategis supaya menjadi negara dengan ekonomi yang maju," kata Rosdiana. Dia juga menjelaskan tentang karakteristik produk domestik bruto (PDB) yang hampir di atas 55 persen ditopang konsumsi rumah tangga. Namun, itu akan terancam kalau kemiskinan tetap tinggi, kemudian dibandingkan lima tahun terakhir ada pergeseran kelas menengah.
