JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik (BUM) Desa menjadi pendorong bagi usaha- usaha rakyat di pedesaan agar semakin berkembang, bukan malah menjadi pesaing ekonomi rakyat. "Misalnya di desa ada tokotoko yang kecil-kecil, ada 5-10 (toko), BUM Desa bikin toko yang lebih gede, yang 10 mati, yang ini hidup gede.
Bukan itu. Saudara-saudara harus memicu, men-trigger dari yang 10 jadi 20, yang 10 jadi menengahatau besar," kata Presiden Jokowi dalam peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa di Jakarta, Senin (20/12). Presiden meminta BUM Desa untuk membentuk usaha baru yang belum ada di perdesaan, namun dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan peran dan kontribusi BUM Desa.
"BUM Desa bersama-sama harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi bermanfaat jangan sampai justru mematikan ekonomi rakyat. Sehingga masyarakat tidak harus ke kota atau kecamatan, tidak harus ke kota atau kabupaten, cukup di desa sudah terpenuhi, dan tentu saja BUM Desanya mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu," ujar Presiden.
Mendapat Kemudahan
BUM Des harus dapat memudahkan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan usaha. Sebagai contoh, BUM Des dapat mengonsolidasikan usaha rakyat untuk mendapat kemudahan dalam mencari pasokan bahan baku untuk berproduksi di bidang pertanian atau perkebunan.
"Beli pupuk tidak usah sendiri- sendiri, bisa dikonsolidasikan di BUM Desa, bisa juga bekerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk mengambil kegiatan, misalnya transportasinya," ujar Presiden. Presiden menjanjikan akan meminta BUMN dan perusahaan swasta yang beroperasi di pedesaan untuk turut serta melibatkan BUM Desa dalam kegiatan usahanya.
"Jangan yang di desa hanya jadi penonton. Lalu lalang truk, lalu lalang hasil-hasil perkebunan yang gede-gede, rakyat hanya menonton. Melihat tambang diambil keluar dari desa, rakyat hanya melihat saja. Libatkan (BUM Desa), nanti saya sampaikan dengan tegas melibatkan BUM Desa," kata Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar pengelolaan dana desa sebesar 400,1 triliun rupiah yang sudah digelontorkan pemerintah pusat dalam 7 tahun terakhir digunakan secara hati-hati. "Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali.
Sekali lagi 400,1 triliun rupiah. Gede sekali begitu salah sasaran, begitu tata kelola tidak baik, bisa lari ke mana-mana. Ini perlu saya ingatkan," kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menegaskansejak 2014 pemerintah telah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan. Membangun dari desa bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris.
"Yang dibangun bukan hanya yang gede-gede saja, yang besar-besar saja, jalan tol misalnya, pelabuhan, atau airport atau bandara bukan itu saja tapi juga jalan-jalan di kampung, jalan- jalan di desa, embung-embung di desa dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa," ungkap Presiden.