MANILA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada Selasa (8/10)menandatangani RUU yang bertujuan untuk mengembangkan industri pertahanan negaranya guna mengurangi ketergantungan pada sumber impor dan menciptakan peralatan yang disesuaikan dengan tantangan keamanannya.
"Ini adalah langkah maju yang logis bagi negara yang berada di titik tumpu perubahan dan volatilitas geopolitik. Intinya, undang-undang ini adalah tentang pengembangan industri pertahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan," kata Presiden Marcos Jr usai meneken RUU tersebut.
Untuk mempromosikan dan mendorong investasi dalam teknologi dan produksi pertahanan negara, undang-undang pertahanan mandiri yang baru, akan ditawarkan insentif fiskal mulai dari keringanan pajak dan pembiayaan yang didukung pemerintah, imbuh Marcos Jr.
"Kami akan memprioritaskan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan sistem yang memenuhi persyaratan unik kami agar dapat tetap unggul dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, khususnya ancaman asimetris yang mungkin tidak dapat diatasi sepenuhnya oleh sistem tradisional," ucap Presiden Filipina itu.
Undang-undang baru, ungkap Marcos Jr, juga akan memprioritaskan produksi material pertahanan penting di negara tersebut, mulai dari senjata ringan dan kendaraan taktis hingga sistem yang lebih canggih.
"Hal ini membentuk pendekatan terstruktur terhadap pengembangan pertahanan, dimulai dengan kemampuan penelitian dan produksi yang menyelaraskan sektor pertahanan kita dengan tujuan strategis kita," tegas dia.
Undang-undang tersebut diharapkan akan melengkapi upaya pemerintah untuk memodernisasi militernya, karena akan membantu memastikan bahwa Filipina dapat memproduksi, memelihara, dan meningkatkan peralatan militer.
Modernisasi Militer
Sebelumnya Filipina memiliki industri pertahanan yang relatif kecil yang mampu memproduksi senjata kecil dan amunisi, tetapi belum mencapai produksi sistem militer canggih dalam skala besar seperti jet tempur.
Negara ini kini telah memulai fase terbaru dari upaya bernilai miliaran dollar untuk memodernisasi militernya di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.
Filipina dilaporkantelah mengalokasikan 35 miliar dollar AS untuk pembangunan yang akan berlangsung selama dekade mendatang, karena negara ini telah berhadapan dengan Tiongkok dalam konfrontasi laut dan udara di wilayah yang disengketakan di jalur perairan yang sibuk tersebut.ST/I-1
