SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengecam "kartel" petugas medis yang menentang reformasi sektor. Ia mengatakan pemerintah tidak akan mundur dari rencana yang memicu pemogokan dokter selama sebulan.
Rumah sakit terpaksa membatalkan perawatan dan operasi penting sejak ribuan calon dokter berhenti bekerja pada 20 Februari untuk memprotes usulan reformasi pelatihan. Namun pemerintah tidak mengubah rencana, malah mengancam petugas medis yang mogok dengan tindakan hukum.
Seoul ingin meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 mulai tahun depan. Hal ini penting untuk memerangi kekurangan dan merawat masyarakat yang menua dengan cepat. Dokter mengatakan hal itu akan mengikis kualitas layanan.
"Angka 2.000 bukanlah angka acak yang kami peroleh. Kami telah meninjau secara menyeluruh statistik dan penelitian yang relevan serta meninjau situasi medis saat ini dan masa depan," kata Yoon dalam pidato nasional yang disiarkan televisi.
Bahkan peningkatan ini tidak akan memenuhi permintaan yang terus meningkat di wilayah di luar ibu kota Seoul, katanya.
Ribuan dokter menghadapi penangguhan izin medis, namun Yoon mendesak mereka untuk kembali ke rumah sakit sebelum prosesnya selesai.
Pemerintahan Korea Selatan telah mencoba meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran di masa lalu. Yoon mengatakan "kartel dokter telah diperkuat" oleh kegagalan sebelumnya.
"Kami tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama lagi," tambahnya.
Jika komunitas dokter tidak menyukai rencana pemerintah, "mereka harus memberikan pemerintah cetak biru terpadu dengan alasan ilmiah yang jelas", katanya.
"Jika mereka memberikan alternatif yang lebih rasional dan masuk akal, kita bisa membicarakannya kapan saja."
Warga Korea Selatan akan memberikan suara minggu depan dalam pemilihan umum. Partai Yoon berusaha memenangkan kembali mayoritasnya di parlemen.
Masyarakat pada awalnya bersimpati dengan pemerintah atas aksi mogok dokter yang sedang berlangsung. Namun jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa sentimen telah berubah, hampir 60 persen masyarakat yang disurvei di Dong-A Ilbo pada hari Senin mengatakan bahwa pemerintah harus menyesuaikan skala dan waktu reformasi tersebut.
Partai oposisi, Partai Demokrat, mengecam Yoon karena "sibuk dengan angka 2.000" dan mendesaknya untuk menyesuaikan rencana reformasi "dengan mempertimbangkan situasi medis".
"Yoon dan pemerintah harus meninggalkan obsesi mereka terhadap penambahan 2.000 slot," kata anggota parlemen oposisi dari Partai Demokrat, Shin Hyun-young.
