» Setelah Indonesia hanya mengizinkan ekspor nikel setengah jadi dan jadi, penerimaan negara melonjak dari 15 triliun rupiah menjadi 300 triliun rupiah.
» Penghentian ekspor bahan baku juga berdampak pada peningkatan investasi, pajak, dan lapangan kerja.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa gugatan yang tengah dihadapi Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah tidak akan menyurutkan niat pemerintah untuk menghentikan ekspor tambang bahan mentah.
Konsistensi Presiden itu karena pemerintah sudah melihat langsung manfaat kebijakan tersebut dengan melonjaknya nilai ekspor nikel.
Presiden dalam pengarahannya pada Dies Natalis Ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jumat (11/3), seperti dipantau dari kanal YouTube UNS, menyatakan kebijakan penghentian ekspor tambang bahan mentah adalah salah satu wujud dari keberanian mentransformasi ekonomi yang akan memberikan manfaat dan peluang jangka panjang demi stabilitas.
"Tapi begitu kita bilang stop nikel, stop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang. Enggak apa-apa. Ini belum rampung, saya sudah perintahkan bauksit tahun ini stop. Nanti tahun depan stop lagi tembaga atau timahnya, biar digugat lagi. Enggak apa-apa digugatin terus, belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang," tegas Presiden.
Indonesia, papar Jokowi, sebelumnya hanya meraih pendapatan perdagangan sekitar 15-20 triliun rupiah saat masih mengekspor nikel mentah. Angka itu melonjak jauh menjadi 300 triliun rupiah pada 2021 setelah menerapkan kebijakan ekspor nikel dalam bentuk setengah jadi dan jadi.
"Keberanian itu harus kita lakukan. Kalau kita enggak pernah mencoba, kita enggak akan pernah tahu menang atau kalah. Kita benar atau enggak benar, tapi ini yang benar. Stop itu benar karena dari 15 triliun rupiah melompat jadi 300 triliun rupiah," kata Presiden.
Selain itu, negara juga mendapatkan banyak manfaat, termasuk kenaikan nilai investasi di dalam negeri termasuk arus modal dari luar negeri. Indonesia, tegas Presiden, tidak tertutup dan siap menjalankan kerja sama perdagangan dengan negara lain terkait bahan tambang mentah, asalkan ada arus balik berupa pembangunan industri di Tanah Air.
"Bisa kerja sama dengan BUMN kita, swasta kita, atau mereka sendirian juga tidak apa-apa asalkan di Indonesia ," kata Jokowi.
Selama ini, kata Jokwi, negara-negara importir yang untung karena mendapat bahan baku, lalu pajak mereka yang dapat, begitu pula pembukaan lapangan kerja. "Terus kita dapat apa? Ya kan. Kita ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah," tutup Presiden.
Langkah Berani
Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, mendukung langkah berani Presiden Jokowi menghadapi gugatan WTO. "Keputusan Presiden Jokowi sudah sangat tepat dan strategis," tandas Fahmi.
Larangan ekspor nikel, jelas Fahmi, sangat penting bagi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Manfaatnya, bukan sekadar memberi nilai tambah bagi nikel, tetapi juga kentungan ekonomi bagi daerah dan nasional.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan, mengatakan tidak usah takut dengan gugatan Uni Eropa. "Sudah cukup kita menjual tanah kita (raw material) secara langsung. Saatnya melakukan hilirisasi untuk semua produk mineral," kata Mamit.
Dengan hilirisasi akan memberi multiplier effect pada investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara.
Sementara itu, Peneliti Alpha Research Data Base, Ferdi Hasiman, menegaskan pemerintah harus memperjuangkan kepentingan nasionalnya di forum perdagangan global. Larangan ekspor nikel ini perlu dipertahankan karena nilai tambahnya untuk negara sangat besar.
"Kita tidak boleh gentar lawan Uni Eropa (UE). Itu kan sumber daya alam (SDA) kita. Kita punya hak untuk mengaturnya untuk kepentingan nasional," tegas Ferdi.
Selain menghadapi gugatan di WTO, dia berharap pentingnya terus melakukan hilirisasi produk nikel menjadi produk jadi. "Hilirisasi nikel ini perlu diperluas, jangan hanya sebatas feronikel dan nikel pig iron, harus diperlebar lagi ke stainless steel hingga besi baja," katanya.
Dengan perluasan, maka pelaku usaha diharapkan semakin banyak yang berinvestasi di dalam negeri sehingga menyedot banyak tenaga kerja.
