Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu diungkapkan Jokowi ketika meninjau pembangunan infrastruktur IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/10).
"Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira Insyaallah bisa, harus optimistis," ujar Jokowi, dikutip dari laman Setkab RI.
Dalam kunjungannya, Jokowi menyampaikan progres pembangunan infrastruktur di IKN, seperti bendungan, lahan hingga akses jalan telah berjalan cukup baik.
"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik," ucap Jokowi dalam keterangannya di Bendungan Sepaku Semoi.
Jokowi pun meyakini bahwa progres pembangunan IKN akan dapat terlihat secara keseluruhan pada bulan Januari mendatang, termasuk progresnya menjadi pusat perekonomian baru dengan kehadiran perkantoran swasta.
Jokowi berharap pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik.
"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector (sektor swasta), investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," tutur Kepala Negara.
Diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Ia menyebut pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk transportasi publik.
"Sementara kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik," tuturnya.
Secara terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, T. Iskandar, mengatakan Kementerian PUPR mengatakan pihaknya mengajak Kejaksaan Agung untuk memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di IKN Nusantara.
"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," kata Iskandar di Jakarta, Selasa (25/10).
Iskandar menilai koordinasi dilakukan sebagai dasar untuk bekerja cepat dan tepat dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terkait pendampingan infrastruktur PUPR serta memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan.
