BADUNG - Presiden Joko Widodo mengingatkan tentang kemunculan generasi Y sebagai agen pembawa perubahan dalam kurun 5-10 tahun ke depan akan sangat memengaruhi pasar, baik politik maupun ekonomi Indonesia.
"Perlu saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa 5-10 tahun yang akan datang, sekarang sudah muncul generasi Y, yang 5-10 tahun lagi akan mempengaruhi pasar, akan mempengaruhi landskap politik dan ekonomi kita. Akan terjadi perubahan yang sangat besar.
Transisi ini yang harus kita waspadai karena generasi Y ini akan mempengaruhi," kata Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Hanura Tahun 2017 di Kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (4/8).
Menurut Presiden, generasi Y nantinya sudah tidak membaca koran, tidak melihat TV lagi, tapi pegangannya hanya satu, yakni kotak kecil yang namanya gadget, gawai, atau smartphone. "Mau lihat berita, mereka hanya klik di situ.
Ingin film atau TV, mereka hanya klik seperti sekarang, Netflix, nantinya semua akan mengarah ke sana," katanya. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Untuk apa? Ini adalah untuk mempersiapkan daya saing kita dalam rangka persaingan global yang memang mau tidak mau harus kita hadapi," katanya.
Kepala negara menambahkan, jika Indonesia masih berkutat pada rutinitas dan tidak berani melakukan terobosan- terobosan, Indonesia bisa betul-betul ditinggal oleh zaman dan kalah dalam persaingan global.
Oleh karena itu, Presiden meminta jajarannya agar menyederhanakan regulasi-regulasi yang menghambat untuk diganti dengan kebijakan-kebijakan baru sehingga lebih fleksibel.
"Saya sudah menyampaikan kepada Mendikbud juga, misalnya, agar kita ini memiliki sebuah fleksibiltas sehingga bisa merespons setiap perubahanperubahan yang ada di dunia. Mendikbud, Mendikti, itu harus sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di global maupun yang kita hadapi di negara kita," katanya.
Teman Seiring
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, menegaskan bahwa Hanura sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah berkomitmen mendukung program pemerintah.
"Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menjegal teman seiring, apalagi menggunting dalam selimut," katanya.
Ia menyebutkan, salah satu dukungan tersebut, misalnya, dalam melancarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
"Dukungan itu juga kami berikan terhadap sikap pemerintah yang membubarkan ormas-ormas yang tujuannya memperjuangkan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tuturnya. Ant/fdl/AR-2
