JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, seperti diungkapkan Basuki Hadimuljono akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan dalam dua tahun ke depan akan dibangun gedung perkantoran untuk lembaga yudikatif dan legislatif.
"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau, dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," kata Basuki di Jakarta, Senin (22/10).
Dengan demikian, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun. Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt Kepala OIKN akan berlangsung hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan. Fokus tugasnya, menurut Basuki, yaitu mempercepat pelaksanaan programprogram dalam pembangunan IKN.
IKN merupakan proyek pemindahan Ibu Kota negara yang digagas Presiden ke-7, Joko Widodo, yang berencana memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM), sempat mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN pada masa kepemimpinannya.
Keseimbangan Anggaran
Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, mendukung kelanjutan proyek IKN, dengan tetap menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Susilo, penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN oleh Prabowo merupakan langkah yang tepat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN. "Pak Basuki sangat paham pembangunan infrastruktur dan manajemen, jadi dari sisi ekonomi mikro, ini adalah keputusan yang sangat tepat," ujar Susilo.
Dari perspektif ekonomi makro, Susilo menyatakan bahwa pembangunan IKN harus berjalan secara bertahap dan berkelanjutan dan harus ada progres setiap tahun. "IKN juga akan menciptakan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru, yang pada akhirnya akan memberikan efek berganda (multiplier effect) di wilayah timur Indonesia," kata Susilo. Susilo optimistis pembangunan IKN menjadi titik awal untuk pemerataan ekonomi Indonesia, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
Tetap Lanjut
Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang akan membangun lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.
"Niat baik Presiden Prabowo untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN ini perlu kita apresiasi. Target-target yang sudah dimulai selama ini terus dilanjutkan," kata Siprianus. Pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif itu sebagai signal kepada investor bahwa pembangunan IKN tidak akan berhenti di era Prabowo seperti yang dikhawatirkan banyak kalangan.
