SERANG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV selama dua hari di Serang, Banten. Musyawarah ini dihadiri oleh seluruh pengurus pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 34 provinsi se-Indonesia.
Ketua DPP PPP, Qoyyum Abdul Jabbar, menyebut ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan Mukernas IV, baik untuk internal partai maupun eksternal partai. Khusus untuk eksternal partai, Qoyyum menyebutkan bahwa partai berlambang Ka'bah tersebut akan fokus mengawal pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
"Rekomendasi eksternal kami, satu, mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf amin dan memperjuangkan program pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi umat Islam dan kemajuan bangsa," ujar Qoyyum di Hotel Le Dian, Serang, Banten, Sabtu (20/7).
Kemudian, Qoyyum mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintahan ke depan untuk mengurangi pengangguran terbuka untuk mengentaskan kemiskinan. Di samping itu, ia menambahkan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang seimbang.
"Mendorong pemerintah mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing menghadapi revolusi industri 4.0," terangnya.
Selain itu, lanjut Qoyyum, pihaknya juga akan megawal pemerintahan di bidang legislatif. Salah satunya adalah memperjuangkan revisi undang- undang Pemilu. Menurutnya, harus ada perbaikan sistem pemilu di Indonesia dengan memisahkan pelaksanaan pileg dan pilpres. Kemudian, penerapan sistem tertutup dalam penentuan caleg terpilih, perubahan metode penghitungan kursi dari Sainte Lague menjadi Kuota Hare.
"Kami juga akan mengawal produk legislasi bernafaskan Islam di Indonesia, seperti RUU minuman alkohol, RUU pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, serta RUU lainnya," imbuhnya.
Qoyyum menambahkan, pihaknya juga akan mendorong pemerintah menguatkan lembaga pondok pesantren, pendidikan diniyah, dan pendidikan madrasah, penguatan program ekonomi keumatan, serta pemberdayaan kaum santri.
Jatah Pimpinan MPR
Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, secara terang-terangan mengatakan bahwa partainya ingin mendapatkan jatah kursi di Pimpinan MPR. PPP merupakan partai yang secara terbuka menyampaikan keinginan tersebut setelah PKB, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.
"Oh iya, kami juga mengincar kursi MPR. Kalo bisa jadi ketua jadi lebih bagus, tapi minimal PPP wakil ketua MPR," ucap Suharso.
Suharso menilai, partainya pantas untuk mendapatkan porsi sebagai Pimpinan MPR untuk menguatkan posisi sebagai koalisi. Menurutnya, tidak ada aturan tertulis yang menyebutkan bahwa pemenang kedua Pemilu otomatis menjadi ketua MPR. tri/AR-3