Penguatan screening harus dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid- 19 di Tiongkok.
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih berlanjut hingga pemerintah selesai melakukan evaluasi, masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan evaluasinya.
"Nanti 1-2 hari kami evaluasi. Nanti diumumkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo," kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/12), saat mengikuti rapat terbatas terkait PPKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kajian dari seluruh menteri koordinator dan menteri kesehatan mengenai kemungkinan dihentikannya PPKM akan selesai pada akhir Desember dan selanjutnya akan dihasilkan keputusan.
Kajian tersebut termasuk sero survei yaitu kajian bertujuan melihat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV-2. "Hasil kajian masih minggu ketiga bulan Januari," ungkap Airlangga.
Airlangga pun tidak menegaskan apakah PPKM akan dihentikan pada akhir Desember 2022 atau berlanjut hingga 2023. "Nanti kita tunggu saja, tunggu harinya," ungkap Airlangga.
Berdasarkan laporan Satgas Penanganan Covid-19, pandemi di Indonesia telah terkendali, yang ditandai dengan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan seperti sediakala seperti sebelum pandemi melanda.
Per 27 Desember 2022 hingga pukul 12.00 WIB menunjukkan kasus positif mengalami penambahan 803 kasus sehingga totalnya menjadi 6.717.395 kasus dan sementara kasus aktif turun tersisa 16.575 kasus.
Angka kesembuhan juga terus naik, dengan bertambah 1.692 orang menjadi 6.540.260 orang. Namun, kematian juga bertambah sembilan jiwa menjadi 160.560 jiwa. Tren kasus konfirmasi Covid-19 secara harian disebut sudah menurun drastis menjadi di bawah 2.000 kasus Covid-19 per hari.
Namun, Indonesia dikepung dengan tingginya infeksi Covid-19 yang terjadi di negara tetangga di kawasan Asia, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Australia. Jepang misalnya, kini melaporkan kasus infeksi mencapai sekitar 1,1 juta per minggunya, Tiongkok melaporkan setidaknya ada 500 ribu kasus yang ditemukan setiap hari.
Antisipasi Lonjakan
Pakar Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai penguatan screening harus dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Tiongkok. Hal tersebut dilakukan bagi para pendatang dari Negeri Tirai Bambu tersebut.
"Dalam konteks Tiongkok, saya kira kita harus mewaspadai dalam bentuk penguatan sceeening untuk pendatang," ujar Dicky, kepada Koran Jakarta, Rabu (28/12).
Dia mengatakan langkah tersebut penting untuk memberi keleluasaan waktu untuk menyiapkan diri jika terjadi kasus baru. Pendatang dari Tiongkok harus dipastikan sudah tes PCR negatif dan dalam status vaksin booster.
Ketika pendatang dari Tiongkok masuk Indonesia, harus dipastikan yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri. Masa waktunya bisa tiga hari sampai yang bersangkutan tidak bergejala. "Tidak perlu sampai tujuh hari dan tidak mesti tes lagi. Cukup dalam tiga hari tinggal dia tidak menunjukkan gejala," jelasnya.
Dicky menilai tidak perlu ada pelarangan atau penutupan pintu masuk bagi pendatang dari Tiongkok dengan adanya langkah tersebut. Imbauan juga harus diberikan bagi warga Indonesia yang hendak pergi ke Tiongkok. "Dari Indonesia diimbau tidak ke sana dulu sampai awal atau pertengahan Februari," tandasnya.
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mewaspadai dan mempelajari secara baik merebaknya kembali Covid-19 di Tiongkok. Hal ini penting dilakukan mengingat adanya informasi awal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pada akhir Desember atau awal Januari PPKM di Indonesia akan diakhiri.
