Jakarta - Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan Perikanan, Nilanto Perbowo menegaskan, praktik illegal fishing sudah menjadi perhatian dunia sejak lama, karena tekanan terhadap laut semakin besar semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia. "Kita harus amankan potensi laut kita dari pencurian.
Ini sangat penting untuk kita jaga karena 2/3 wilayah kita adalah laut," tegas Nilanto Perbowo dalam diskusi di Ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di Gedung DPR, Senayan, Kamis (1/2). Ia pun mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi yang akan menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
Ini merupakan komitmen dan upaya yang sangat bagus, karena laut selama ini tidak pernah dijadikan prioritas dalam meningkatkan APBN dan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. "Kebijakan Presidem ini memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya nelayan," kata Nilanto. Hadir dalam diskusi ini, Ketua umum Aliansi Nelayan Indonesia, Riyono, Kepala Badan Riset dan SDM Kementrian Kelautan dan Perikanan.
M Zulfikar Mochtar, Anggota Komisi IV PKS, Andi Akmal, dan pengamat sekaligus dosen IPB Bogor , Zulhamsyah Imron. Sementara Kepala Badan Riset dan SDM Kementrian Kelautan dan Perikanan Dr. M. Zulfikar Mochtar, mengungkapkan, dalam UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang memberikan dukungan dalam hal perundangan bagi nelayan.
Zulfikar mengatakan, kalau praktik-praktik pencurian dibiarkan, apalagi pertumbuhan penduduk dunia semakin meningkat, maka kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan akan menimbulkan masalah bagi penduduk dunia, tidak hanya kepada nelayan saja. Oleh karena itu, Indonesia harus punya strategi bagaimana agar sumber daya kelautan dan perikanan bisa kita kuasai secara berkelanjutan.
Salah satu solusinya adalah dengan menguatkan kedaulatan kita, dengan bertindak tegas kapal kapal asing yan masuk dan mencuri ikan serta kekayaan laut Indonesia. Dalam diskusi ini, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menyatakan dukungan penuh fraksinya dan juga PKS sebagai partai atas sikap tegas Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastutii yang terus memberi sanksi tegas dengan menenggelamkan atau membakar kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. "Dukungan itu sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan Fraksi PKS terhadap para nelayan dan laut Indonesia," katanya. rag/AR-3