JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) BUMN tertua di negeri ini, menjadi mitra KPU dalam mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Dan agar berjalan lancar dan tepat waktu, Pos Indonesia menyiapkan sejumlah strategi dalam mendistribusikan logistik Pemilu ke Pelosok.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi mengatakan jika Pos Indonesia punya pengalaman logistik pemilu sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024. Dengan semua pengalaman tersebut kita akan improve terutama di teknologi.
Pihaknya akan mengintegrasikan teknologi yang dimiliki dengan Silog (Sistem Informasi Logistik), sehingga semua distribusi oleh Pos Indonesia dapat terpantau, ada tracing dan tracking.
"Kita ada dashboard realtime yang kita siapkan sehingga terpantau tepat jumlah, tepat waktu. Termasuk saat mengembalikan dari TPS ke tempat penghitungan suara," kata Faizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/3).
Tak hanya sistem yang mumpuni, tambahnya, Pos Indonesia juga diperkuat sumber daya yang tersebar hingga pelosok nusantara.
Seperti diketahui, Pos Indonesa memiliki 4.800 Kantorpos yang tersebar di kecamatan se-Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan).
"Kalau soal armada, kami punya 4.800 Kantorpos tersebar di kecamatan sehingga bisa sangat dekat dengan TPS (tempat pemungutan suara) hingga ke daerah 3T dengan segala tantangan dan keterbatasan. Jangan bayangkan Indonesia seperti Jakarta atau Pulau Jawa, logistiknya harus diseberangkan lewat laut, sungai, hutan, perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi tantangan tersendiri," kata Faizal.
Pemilu 2024 yang telah ditetapkan pemerintah akan dijalankan secara serentak, juga menjangkau WNI yang berada di luar negeri. Soal ini, Pos Indonesia optimistis logistik pemilu akan berjalan lancar, mengingat Pos Indonesia memiliki kerja sama dengan pos di seluruh dunia, melalui Union Postale Universal (UPU).
"Kami bekerja sama dengan 192 Pos di seluruh dunia, 228 negara. Jadi hampir tidak ada WNI di luar negeri yang tidak bisa kita jangkau. Berdasarkan pengalaman, kami biasanya juga dilibatkan dalam pengiriman kotak suara melibatkan Kedutaan Besar, termasuk mengembalikan surat suara ke Indonesia," tuturnya.
Terkait peta jalur distribusi, Faizal mengatakan telah mengantongi data yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Hanya saja, tak dipungkiri terjadi pembaruan peta jalur distribusi yang mesti dikoordinasikan lebih lanjut dengan KPUD.
"Berdasarkan pemilu sebelumnya, kami sudah punya (data kebutuhan logistik pemilu sebelumnya). Hanya saja ada pemekaran wilayah provinsi, kecamatan/kota, dan desa, kami akan duduk bersama dengan KPUD. Kemudian akan kami sesuaikan dengan kapabilitas. Kami punya sistem List Cost Routine. Ada rute terpendek, teroptimal, dengan cost paling murah," katanya.
Perihal kondisi cuaca dan tantangan wilayah 3T, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya tengah memproses pemetaan jalur logistik pemilu. Persiapan perencanaan logistik yang sudah disiapkan oleh KPU saat ini sedang mempersiapakan kebutuhan keseluruhan.
"Satu hal, bahwa basis data adalah berapa jumlah Pemilu yang nanti disesuaikan dengan berapa jumlah surat suara dan berapa TPS. Kami sedang berproses. Seluruh provinsi, kabupaten/kota, sudah kami instruksikan membuat peta jalur distribusi logistik. Titik tempat pendistribusian dari penyedia jasa hingga ke kabupaten/kota jalurnya harus tepat karena Indonesia sangat luas wilayahnya, terdiri dari banyak pulau, termasuk juga tantangan cuaca. Dengan demikian kami bisa mendistribusikan sesuai prinsip distribusi logistik, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu," katanya.
Senada dengan penuturan Faizal, Yulianto juga menyebutkan mereka menggunakan Silog untuk memantau alur pendistribusian logistik pemilu.
"Kami akan menggunakan Sistem Informasi Logististik (Silog) untuk mengawal seluruh proses mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga alur distribusi bisa dipantau," kata Yulianto.
Selain bermitra dengan Pos Indonesia, KPU juga melibatkan banyak pihak dalam pengadaan dan distribusi logisik pemilu.
"Kami akan melibatkan banyak pihak untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Untuk pengadaan kami menggandeng LKPP, proses pengadaan sesuai ketentuan undang-undang dan regulasi pengadaan barang/jasa. Untuk distribusi kami menggandeng banyak pihak baik TNI/Polri, maupun perusahaan yang bisa mendukung proses distribusi logistik hingga sampai di TPS," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Herwyn J.N Malonda, mengatakan pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu juga penting dilakukan. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan memilih.
"Ada 2 hal penting mengenai pemetaan kerawanan distribusi logistik di index pra pemilu dan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 .Kendala Pemilu 2019 ada lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan yang berimplikasi terhadap kedatangan pemilih ke TPS. Semua itu menjadi catatan Bawaslu untuk pemilu ke depan, agar tepat jumlah, tepat sasaran seperti disampaikan pihak KPU.
