Krisis minyak goreng telah menggoyahkan stabilitas kedaulatan pangan nasional sehingga membuat semua pihak prihatin.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, minta Polrimengusut tuntas kasus penimbunan minyak goreng, bukan saja berhenti pada pelaku tetapi adalah menemukan dan mengungkap para mafia pangan.
"Saya minta Polri mengusut tuntas, bukan saja berhenti pada pelaku penimbunan, namun menemukan mafia pangan khususnya 'pemain' minyak goreng besar yang sengaja mengeruk keuntungan dari perdagangan tidak wajar ini," kata Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Kamis (24/2).
Dia menilai kelangkaan minyak goreng telah menggoyahkan stabilitas ketahanan pangan nasional sehingga membuat semua pihak prihatin. Menurutdia, bagaimana bisa Indonesia yang dikenal sebagai penghasil minyak goreng hasil dari industri tanaman sawit mengalami lonjakan harga minyak goreng di pasar dan kisruh distribusi pengadaan.
"Karena itu saya apresiasi kinerja Kepolisian, khususnya Satgas Pangan Bareskrim Polri yang telah berhasil temukan dugaan terjadinya penimbunan minyak goreng seperti di Deli Serdang dengan 1,1 juta kilogram minyak goreng yang ditimbun, Kupang, NTT, di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Banten," ujarnya.
Pangeran minta aparat kepolisian tidak ragu untuk menindak tegas jika ditemukan pelaku penimbunan minyak goreng. Menurutdia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting telah mengaturnya dengan rinci.
Misalnya, Pasal 107 jo Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak 50 miliar.
Bareskrim Polri jangan membiarkan kelangkaan minyak goreng karena bisa membebani kehidupan rakyat yang sudah berat.
Dia menilai Satgas Pangan Bareskrim Polri sudah saatnya mengoptimalkan peran pengawasan mulai dari data produksi sampai pada distribusi minyak goreng di berbagai daerah.
Itu sebagai solusi untuk segera menghentikan kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng untuk kembali menguatkan ketahanan pangan nasional.
Pangeran menegaskan bahwa Komisi III DPR akan mendukung Kapolri untuk segera mengambil langkah tegas terhadap siapa pun pelaku yang merusak ketahanan pangan nasional tanpa pandang bulu.
