KUALA LUMPUR - Kepolisian Malaysia sepanjang Rabu (16/5) malam hingga Kamis (17/5) pagi melakukan penggeledahan di lima tempat terkait dengan mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak, termasuk rumah keluarga tempat dia tinggal. Seorang pengacara Najib mengatakan polisi menyita tas mewah dan beberapa barang pribadi dari rumah Najib sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang.
Skandal miliaran dollar AS di lembaga pendanaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang didirikan oleh Najib sedang diselidiki polisi di enam negara, termasuk Amerika Serikat. Sementara itu, Najib membantah melakukan kesalahan. Direktur Penyelidikan Kejahatan Komersial Kepolisian Malaysia, Amar Singh, mengatakan lima tempat terkait Najib digeledah mencakup rumah keluarga di distrik kelas atas Kuala Lumpur.
Singh tidak memberikan rincian lain, tetapi surat kabar Star mewartakan penggeledahan juga dilakukan di kantor perdana menteri, kediaman resmi, dan dua tempat terkait dengan keluarga Najib di sebuah kondominium mewah Kuala Lumpur. Penggeledahan di rumah keluarga itu berlanjut pada Kamis, sekitar pukul 09.00 WIB, hampir 12 jam setelah puluhan polisi bersenjata pertama kali memasuki tempat itu.
Polisi memulai penggeledahan setelah Najib kembali ke rumah selepas salat tarawih di awal bulan Ramadan ini. "Penggeledahan seharusnya dilakukan atas tindakan pencucian uang, tapi mereka tidak menemukan apa pun yang memberatkan," kata pengacara Najib, Harpal Singh Grewal, kepada wartawan yang berkemah di luar rumah mantan perdana menteri itu.
Dia mengatakan, polisi mengambil beberapa barang pribadi, termasuk beberapa tas tangan. "Tidak ada yang serius. Sekitar dua, tiga kotak," ujar Grewal. Ketika ditanya apakah Najib akan ditangkap, dia berkata tidak ada tanda bahwa polisi akan melakukannya.
Koalisi politik Najib yang berkuasa dalam waktu lama, kalah pada pemilihan umum 9 Mei lalu dan beberapa hari kemudian perdana menteri yang baru, Mahathir Mohamad, mencegah Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, ke luar negeri. Najib adalah anak didik Mahathir.
Penasehat OJK
Sementara itu, Majelis Penasehat Pemerintah (The Council of Eminent Persons) yang dibentuk PM Mahathir Mohamad mengumumkan telah menunjuk Penasehat Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Faris Rabidin, sebagai anggota komite penyelidik skandal 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Selain itu, tokoh lain dari dalam negeri adalah mantan jaksa agung Tan Sri Abu Talib Othman. Majelis Penasehat Pemerintah Malaysia mengatakan pihaknya perlu memiliki kelompok terpisah untuk melihat ke dalam semua hal yang berkaitan dengan 1MDB dimana sekitar 4,5 miliar dolar AS uang publik diduga tersedot keluar.
"Sampai masalah 1MDB diselesaikan, akan ada pertanyaan yang melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya," ujar pernyataan majelis yang dipimpin oleh mantan Menteri Keuangan Daim Zainuddin.
Ant/gma/AR-2