JAKARTA - Anggota DPD RI Prof Farouk Muhammad meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk proaktif mengusut kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan benih bawang putih lokal tahun anggaran 2017 di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Sebagai mantan kapolda NTB Farouk berharap kepolisian setempat mampu mengusut dugaan keterlibatan oknum Dinas Pertanian (Distan) NTB maupun Kementerian Pertanian yang bertanggungjawab dalam pendistribusian bibit bawang putih.
"Dalam persoalan ini Polda NTB harus banyak mencari di lapangan, harus proaktif. Disini, fungsi deteksi dininya harus lebih ditingkatkan," kata Farouk dalam siaran persnya, Kamis (28/6).
Begitu juga dengan kelompok tani di Sembalun, ia berharap agar mereka turut serta membantu kinerja kepolisian mengungkap fakta dalam proses pendistribusiannya yang dikeluhkan tidak sesuai dengan jatah.
"Kalau memang mereka (kelompok tani) punya buktinya, laporkan saja," katanya.
Seperti kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Bima tahun anggaran 2015 yang sampai saat ini masih ditangani oleh Polda NTB, Farouk Muhammad mengatakan bahwa pihaknya telah mengawal kasus tersebut hingga ke meja KPK.
"Seperti kasus-kasus bawang yang ada di Bima, itu sempat kita dorong sampai ke KPK. Tapi mungkin saja sekarang mereka (KPK) masih berupaya mengumpulkan bukti-buktinya," kata Farouk.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin sebelumnya mengatakan bahwa timnya masih berupaya mengumpulkan data dan keterangan terkait informasi perbuatan melawan hukum dalam dugaan penyimpangannya.
Upaya tersebut telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuannya, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.
Menurut informasi yang di himpun dari data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.
Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.
Benih bawang putih lokal sebanyak 350 Ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017.
Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar yakni PT. Pertani, dimana pembeliannya menggunakan anggaran APBN-P 2017 senilai Rp30 miliar.
Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah.
Ketua Kelompok Orong Sorga Sinawarni menuturkan kondisi yang terjadi di wilayahnya itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur maupun Dirjen Hortikultura Kementan RI.
"Jadi pemerintah ini hanya melaksanakan tugas begitu saja, datang dan cek dimana lahan perusahaan. Setelah mendapatkan verifikasi di lapangan, mereka balik, tugas selesai," katanya. mza