PITI mengharapkan istilan-istilah aseng, asing, cebong, dan kadrun harus dihilangkan untuk mencegah dan menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.
JAKARTA - Pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Komjen Pol. Purn. H. Syafrudin Kambo mengingatkan semua pihak untuk tidak menyebarkan diksi seperti asing, aseng, kadrun, dan cebong jika istilah itu untuk memunculkan polarisasi di masyarakat.
"Mari kita hindari sekat-sekat sebab semua punya kontribusi dalam perjalanan sejarah Indonesia," kata Syafrudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin.
Oleh karena itu, kata dia, tidak ada lagi saling klaim yang memunculkan polarisasi, dan tidak boleh ada lagi istilah asing, aseng, cebong, dan kadrun
Syafrudin mengemukakan hal itu saat memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus PITI periode 2022-2027 di Gedung DMI, Jakarta, Sabtu.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengakui bangga dengan PITI yang telah berkiprah, bahkan sebelum Republik Indonesia lahir.
Untuk itu, Syafruddin mengajak bangsa Indonesia bersyukur karena di negara yang beragam suku dan agamanya, tetapi tetap satu negaranya, yaitu Indonesia.
Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut siapa pun pemimpin yang terpilih pada Pemilu 2024 akan menghadapi permasalahan berat jika kembali terjadi polarisasi politik. "Siapa pun yang terpilih akan menghadapi masalah ini. Siapa pun pemimpinnya akan berat," kata Kapolri saat menyampaikan pidato ilmiah dalam Stadium General bertajuk "Anak Muda dan Tantangan Kebangsaan" di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Sabtu.
Menurut dia, Pemilu 2019 menjadi pengalaman dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menuturkan tahapan pemilu sudah mulai berjalan.
Kondisi tersebut, kata dia, tentunya akan memunculkan politik identitas hingga kampanye hitam. Menurut dia, polarisasi masyarakat juga menjadi ancaman di masa depan. Oleh karena itu, kata dia, persatuan dan kesatuan harus dijaga agar stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta politik juga ikut terjaga. "Pemilu 2024 harus berkualitas. Jangan mau terprovokasi dan terpolarisasi. Jangan sampai ada saudara atau teman yang bermusuhan hanya gara-gara berbeda pilihan," tegasnya.
Jelang Pemilu
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengingatkan masyarakat dapat berperan menjaga kerukunan umat beragama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Dalam suasana kebersamaan terutama memperingati Sumpah Pemuda kemarin, Lampung yang dikenal multikultural harus bisa menjaga kebersamaan," ujar Arinal Djunaidi, di Bandarlampung, kemarin.
Ia mengatakan kebersamaan antarlintas agama tersebut harus terus dilakukan untuk menghindari konflik sosial dan perpecahan di tengah masyarakat, utamanya menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. "Sebentar lagi pemilu semua harus dijaga agar tetap kondusif, agama tidak bisa dipolitisasi. Dan kata kunci agar semuanya kondusif adalah adanya kebersamaan dalam membangun Lampung," katanya.
Arinal melanjutkan, tokoh agama pun diharapkan untuk ikut serta dalam mengingatkan dan mengedukasi masyarakat untuk menghindari perpecahan. "Tahun ini pemilihan umum untuk presiden, gubernur, bupati, dan legislatif dilakukan di tahun yang sama. Jadi untuk menghindari perpecahan perlu peran serta tokoh agama untuk mengingatkan bahwa kebersamaan toleransi antarpemeluk agama itu penting untuk menghindari perpecahan," ujarnya.
Menurut dia, dengan sikap toleransi tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah yang saat ini mulai kembali bergeliat. "Ekonomi Lampung ini mulai stabil dan bergeliat, oleh karena itu tokoh agama harus terus mengedukasi agar situasi tetap kondusif. Jadi ekonomi bangkit, situasi politik stabil dan semua saling bersinergi membangun Lampung," ujar dia.
Ia menambahkan diraihnya Penghargaan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional pada tahun 2019 dan tahun 2020 dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Lampung menjadi wujud nyata situasi di daerahnya kondusif.
