PMN terhadap BUMN diharapkan dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
JAKARTA - Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan suntikan dana pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) terhadap BUMN harus memberi manfaat kepada masyarakat. Tahun depan, pemerintah mengusulkan PMM untuk BUMN sebesar 57,96 triliun pada 2024, lebih tinggi dari 2023 sebesar 47 triliun rupiah.
Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya Kunspek, mengatakan suntikan PMN diharapkan dapat memiliki efek berganda atau multiplier effect, mulai dari pembangunan hingga penciptaan lapangan kerja. "Kami minta kepada para BUMN penerima PMN untuk lebih bisa menghitung dampak atau multiplier effect tersebut secara lebih rigid, riil, dan akuntabel, sehingga PMN juga turut memiliki dampak langsung kepada masyarakat," tegas Wahyu dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (15/6).
BAKN DPR RI, lanjutnya, akan melihat proses pencairan PMN kepada BUMN, agar suntikan modal tersebut bisa tepat sasaran dan mencapai target, khususnya pada 2023. "Tadi disampaikan oleh Kemenkeu dan Kementerian BUMN, bahwasanya pemerintah telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) untuk pencairan KPI dan saya rasa itu sudah cukup bagus," jelas Wahyu.
Namun, Wahyu berharap ke depannya agar target pemberian PMN bisa lebih tepat sasaran dan tidak menjadi beban bagi BUMN itu sendiri. BAKN berkomitmen untuk terus memperhatikan dari sisi akuntabilitas keuangan, sehingga pemberian PMN tepat guna, tepat sasaran, dan tidak membebani perusahaan atau BUMN terkait.
BAKN RI baru saja melakukan kunjungan kerja ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Jawa Barat, yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Wijaya Karya, dan PT Hutama Karya. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka penelaahan BAKN terhadap LHP BPK RI tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Wakil ketua BAKN RI, Anis Byarwati, meminta pemerintah untuk lebih cermat manyalurkan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, BAKN perlu menggali lebih dalam terhadap persoalan-persoalan terkait PMN yang harus diperbaiki.
"Karena BAKN, tugasnya membuat rekomendasi terkait dengan topik PMN terhadap BUMN. Jadi bukan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan di komisi. Tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tutur Anis.
Alami Kerugian
Seperti diketahui, tiga BUMN penerima PMN, yakni PT. KAI, PT. Wijaya Karya, dan PT. Hutama Karya, diketahui merupakan BUMN yang memiliki nilai utang paling besar. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu melaporkan utang PT Hutama Karya sebesar 71,53 triliun rupiah, dan diperkirakan hingga 2026, PT Hutama Karya merugi enam triliun rupiah.
Anis juga memaparkan PT Hutama Karya mengalami kerugian sekitar dua triliun rupiah pada 2020 dan 2,4 triliun rupiah pada 2021, yang disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung, namun sebagian ruas dari JTTS ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study.
"Kami berharap Kementerian BUMN yang bertugas memberikan penilaian BUMN yang layak mendapatkan PMN, ke depan harus bekerja lebih cermat," tegas Anis.
Dirinya juga menyesalkan terjadinya masalah pada laporan keuangan PT Wijaya Karya. Anis mengkritisi ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tidak disertai kemampuan domestik dalam pembiayaannya.
