LONDON - Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, pada Rabu (22/5) menetapkan tanggal pemilihan umum pada 4 Juli. Pengumuman ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan namun tidak mengakhiri perkiraan buruk mengenai besarnya kekalahan pemerintah.

Pemilu tersebut akan menjadi yang pertama kalinya bagi Sunak, 44 tahun, untuk tampil dihadapan publik saat menjabat, setelah ia ditunjuk sebagai pemimpin partai terbesar di parlemen oleh anggota parlemen Konservatif pada Oktober 2022.

Pemungutan suara tersebut, yang ketiga kalinya digelar sejak referendum Brexit pada 2016, terjadi ketika Sunak berupaya memanfaatkan data ekonomi yang lebih baik untuk membujuk pemilih yang terkena dampak kenaikan biaya hidup.

Mengurangi separuh inflasi dalam satu tahun dari rekor tertinggi dalam sejarah di atas 11 persen pada akhir tahun 2022 adalah salah satu dari lima janji utama Sunak. Inflasi ini terjadi sejak tahun lalu dan pada Rabu, tingkat suku bunga melambat ke level terendah dalam tiga tahun terakhir yaitu sebesar 2,3 persen, sehingga mendorong Menteri Keuangan Jeremy Hunt menyatakan: "Ini adalah bukti bahwa rencana tersebut berhasil."

Sunak, dalam pernyataan di Downing Street yang dibuat di tengah hujan deras setelah ia mengumpulkan para menteri utamanya, mengatakan ia telah berbicara dengan kepala negara, Raja Charles III, dan meminta pembubaran parlemen.

"Raja telah mengabulkan permintaan ini dan kami akan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 4 Juli. Sekarang adalah saatnya bagi Inggris untuk memilih masa depannya" kata Sunak.

Parlemen akan diprorogasi (menunda sidang) pada hari Jumat, kemudian secara resmi dibubarkan pada Kamis depan, sebelum kampanye dimulai.

Balikkan Halaman

Menanggapi pengumuman PM Sunak, Keir Starmer, yang Partai Buruhnya bangkit kembali dan diperkirakan akan memenangkan kekuasaan dengan telak, menyebut pemungutan suara tersebut sebagai kesempatan untuk membalik halaman dari kekacauan selama 14 tahun pemerintahan Konservatif.

Starmer, seorang tokoh tengah yang pro-Eropa, pada kampanyenya menjanjikan stabilitas ekonomi, waktu tunggu layanan kesehatan yang lebih singkat, dan komando keamanan perbatasan baru untuk mengatasi imigrasi tidak teratur.

Sementara itu para komentator politik semakin menyarankan agar Sunak segera mencari momen kebangkitan sebelum pemilu bagi prospek ekonomi yang lebih sehat. Namun di sisi lain para kritikus berpendapat bahwa hal ini lebih berkaitan dengan perubahan ekonomi global dibandingkan dengan kebijakan pemerintah.

Sunak sebelumnya menolak semua upaya untuk menentukan tanggal pemilu, namun spekulasi kembali meningkat setelah Menteri Luar Negeri David Cameron dipanggil kembali dari perjalanan ke Albania dan Menteri Pertahanan Grant Shapps menunda perjalanan ke Eropa timur untuk menghadiri rapat kabinet. AFP/I-1

Baca Juga: