Perselisihan tentang migrasi telah membuat pemerintah koalisi pimpinan Mark Rutte runtuh dan nasib pemerintahan Belanda berikutnya akan ditentukan pada pemilu pada November mendatang.
DEN HAAG - Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, pada Sabtu (8/7), mengadakan pembicaraan dengan raja setelah pemerintah koalisinya runtuh karena perselisihan tentang migrasi, yang memicu akan digelarnya pemilihan umum akhir tahun ini.
Raja Willem-Alexander sedang berada di luar negeri untuk berlibur ketika pemerintah jatuh dan terbang kembali ke Belanda untuk bertemu Rutte, yang merupakan perdana menteri terlama di negara itu dan telah berkuasa sejak 2010.
Rutte, 56 tahun, mengendarai mobil abu-abu ke istana kerajaan Huis Ten Bosch dekat Den Haag, dan ia pergi sekitar satu setengah jam kemudian, lapor seorang wartawanAFP.
"(Pertemuan) itu merupakan sebuah diskusi yang berjalan lancar, tapi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi karena diskusi ini bersifat rahasia," kata Rutte, pemimpin partai kanan-tengahVolkspartij voor Vrijheid en Democratie(VVD) kepada wartawan melalui jendela mobilnya yang terbuka saat dia pergi.
Rutte saat ini masih memimpin pemerintahan sementara. Setelah pemerintah koalisinya runtuh, tahap penting berikutnya adalah membubarkan parlemen, tapi pertama-tama akan ada pembahasan mengenai pengunduran diri pemerintah di majelis rendah Belanda yang dijadwalkan pada Senin (10/7). Setelah parlemen dibubarkan, pemilihan umum akan digelar sekitar November.
Saat ini Eropa sedang menghadapi ketegangan yang meningkat tentang bagaimana menangani migrasi dan itu adalah masalah yang akhirnya menghancurkan pemerintah koalisi Belanda.
Empat partai koalisi berselisih karena rencana Rutte untuk memperketat pembatasan dan penyatuan kembali keluarga pencari suaka, dalam upaya untuk mengekang jumlah migran menyusul skandal soal pusat migrasi yang penuh sesak yang mencuat tahun lalu.
Partai Demokrat Kristen, ChristenUnie, dan partai kiri-tengah D66 sangat menentang rencana Rutte ini dan penolakan itu berujung dengan bubarnya pemerintahan koalisi pimpinan Rutte.
Di Belanda, isu migrasi sebenarnya tertutup oleh isu unjuk rasa petani memprotes rencana pemerintah membatasi emisi nitrogen, yang menurut mereka akan menandai akhir dari banyak usaha pertanian, dan pelaksanaan pemilu mendatang bakal jadi salah satu agenda politik yang paling memecah belah karena akan menentukan nasib soal migrasi, kaum petani yang marah, dan biaya hidup.
Peluang Van Der Plas
Sementara itu partai petani, Gerakan Petani-Warga Negara (Boer Burger Beweging/BBB)??akan berusaha untuk mengulangi keberhasilan pada pemilihan senat yang dimenangkannya awal tahun ini.
Pemimpin Partai BBB, Caroline van der Plas, sebelumnya telah menolak untuk berkoalisi dengan Rutte, dan dia tidak menutup kemungkinan untuk menjadi perdana menteri.
Jika partai petani berhasil cukup baik dalam pemilihan untuk menuntut tempat dalam koalisi, maka Partai VVD bisa mendepak Rutte sebagai kepala pemerintahan.
Rutte mengatakan ada ketegangan pada konferensi partai pada Juni lalu mengenai migrasi, dan pada Jumat (7/7) menegaskan bahwa dia masih memiliki energi untuk melanjutkan masa jabatan kelima.AFP/I-1
