BANGKOK - Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, pada Senin (2/9) mengumumkan bahwa susunan kabinet baru telah dipilih dan harus diserahkan untuk mendapat dukungan kerajaan dalam pekan ini.
Pejabat senior di pemerintahan sementara sebelumnya mengatakan pemerintahan baru akan terbentuk pada pertengahan September.
"Kabinet baru diperkirakan akan mempertahankan menteri keuangan dan luar negeri saat ini tetapi kemungkinan juga akan memiliki 11 menteri dan wakil menteri baru," menurut laporan media lokal yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Sorawong Thienthong, Sekretaris Jenderal Partai Pheu Thai yang berkuasa mengatakan bahwa pemerintahan baru harus memperoleh sedikit lebih banyak kursi parlemen daripada pendahulunya.
Setelah Srettha Thavisin dicopot dari jabatan perdana menteri kurang dari sebulan yang lalu berdasarkan perintah pengadilan, partai populis Pheu Thai dengan cepat menggalang dukungan di belakang pemimpinnya, Paetongtarn, 38 tahun, dan parlemen memilihnya sebagai perdana menteri beberapa hari kemudian.
Sebagai perdana menteri termuda Thailand, ia adalah perempuan kedua dan anggota dari keluarga Shinawatra keempat yang memegang jabatan tersebut. Paetongtarn adalah putri mantan perdana menteri yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, yang masih dipandang sebagai kekuatan utama di balik partai tersebut.
Ambil Alih Ekonomi
Dengan pembentukan kabinet baru yang diharapkan akan rampung pekan ini, berbagai sumber utama memperkirakan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan baru akan dibangun berdasarkan kebijakan pemerintahan Srettha Thavisin.
Dalam sebuah sesi wawancara, mantan PM Thaksin Shinawatra mengkonfirmasi bahwa Paetongtarn akan mengepalai tim ekonomi.
Disebutkan bahwa ada lima bidang utama yang dipersiapkan saat pemerintah baru meluncurkan kebijakan ekonominya yang dapat mempengaruhi pengelolaan ekonomi secara keseluruhan antara lain yaitu peran PM sebagai kepala tim ekonomi wajib memprioritaskan penyelesaian masalah ekonomi seperti penyelesaian utang, masalah kredit, kebijakan suku bunga, dan tantangan geopolitik, yang berpotensi memanfaatkan kabinet ekonomi sebagai kekuatan pendorong.
Selain itu peran PM juga harus bisa mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dengan mitra koalisi sekaligus komite kebijakan ekonomi seperti dewan investasi, komite kebijakan kendaraan listrik nasional, dan komite sumber daya air nasional.
PM juga harus bisa melakukan pemantauan mekanisme pelaksanaan kebijakan ekonomi secara terjadwal dan berkelanjutan.
Selain itu sangat penting bagi PM untuk secara pribadi mengkomunikasikan kebijakan utama terutama kebijakan ekonomi seperti inisiatif dompet digital, untuk memastikan pemahaman publik yang jelas dan langsung. ST/The Nation Thailand/I-1
