Setelah dilantik, PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra, berjanji untuk menjalani masa jabatan selama tiga tahun penuh untuk memastikan kesinambungan kebijakan PM pendahulunya.
BANGKOK - Perdana Menteri Thailand yang baru dilantik, Paetongtarn Shinawatra, berjanji untuk menjalani masa jabatan selama tiga tahun penuh dan ia telah membentuk tim untuk menangani setiap pengaduan hukum yang diajukan terhadapnya.
PM Paetongtarn menyampaikan pernyataan tersebut setelah memimpin rapat kabinet khusus di Gedung Pemerintah pada Sabtu (8/9) untuk menyiapkan pernyataan kebijakan pemerintah, yang akan disampaikan kepada parlemen pada tanggal 12-13 September, sebelum memulai pekerjaannya.
"Saya ingin melaksanakan tugas saya hingga menyelesaikan masa jabatan tiga tahun untuk memastikan kesinambungan kebijakan pendahulu saya, Srettha Thavisin," kata PM Paetongtarn.
"Saya adalah perdana menteri dari Pheu Thai, sama seperti Srettha. Kami juga telah membahas usulan kebijakan dari partai-partai koalisi untuk dimasukkan dalam pernyataan tersebut. Banyak kebijakan akan dibawa dari pemerintahan Srettha dan partai-partai koalisi telah membahas penyesuaian untuk memastikan kebijakan tersebut relevan dengan keadaan saat ini," imbuh dia.
Pemimpin Partai Pheu Thai yang berkuasa, mengambil alih peran perdana menteri setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Srettha pada 14 Agustus lalu karena pelanggaran etika terkait keputusannya mengangkat mantan narapidana Pichit Chuenban sebagai menteri di Kantor Perdana Menteri
Paetongtarn kini memiliki sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, menyusul kepergian Srettha setelah sebelas bulan dan 21 hari memerintah.
"Saya dan semua menteri kabinet siap bekerja untuk negara. Kami akan berpacu dengan waktu untuk memastikan manfaat maksimal bagi rakyat," kata PM Paetongtarn seraya mengumumkan pembentukan tim hukum untuk memberikan nasihat hukum dan menangani pengaduan terhadap pemerintah.
Ketika ditanya tentang pengaduan yang diajukan terhadapnya, PM Paetongtarnberkata: "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasinya. Saya tidak ingin terlibat dalam tuntutan hukum apalagi anak-anak saya masih kecil."
Selama pertemuan yang diadakan di Gedung Pemerintah, PM Paetongtarn menekankan pentingnya mematuhi nasihat Raja yang ia gambarkan sebagai sumber dorongan dan bimbingan bagi pekerjaan pemerintah ke depannya, dan ia pun menekankan perlunya mempertahankan kebijakan ekonomi PM sebelumnya.
Restrukturisasi Utang
Terkait prioritas tugas yang akan dilaksanakan, pemerintah Thailand yang baru berencana untuk mempercepat restrukturisasi utang besar-besaran guna mengatasi sekitar 16 triliun baht kewajiban utang rumah tangga, menawarkan bantuan keuangan kepada usaha kecil dan mempercepat stimulus fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan.
Selain itu berdasarkan rancangan pernyataan kebijakan, pemerintahan yang baru akan merombak utang mencakup keseluruhan sistem dan akan secara khusus ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peminjam pinjaman mobil dan rumah. Inisiatif ini juga akan mencakup sektor informal, dan akan dilaksanakan melalui lembaga keuangan milik negara, bank komersial, dan perusahaan manajemen aset.
"Pemerintah prihatin dengan utang rumah tangga yang mencapai lebih dari 16 triliun baht yang setara dengan lebih dari 90 persen produk domestik bruto, dan meningkatnya pinjaman bermasalah," kata PM Paetongtarn. "Utang telah mendorong kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dengan pembangunan terpusat terutama di Bangkok dan kota-kota besar," imbuh dia.
Pernyataan kebijakan tersebut akan mencantumkan prioritas pemerintahan koalisi Paetongtarn yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai dan didukung oleh sejumlah kelompok prokemapanan dan royalis.
Pada masa jabatannya, PM Paetongtarn menghadapi tantangan untuk meningkatkan ekonomi senilai 500 miliar dollar AS yang tertinggal dari negara-negara tetangganya, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,9 persen selama hampir satu dekade pada pemerintahan yang didukung militer.
"Menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk segera memulihkan perekonomian negara ini agar segera tumbuh kuat lagi. Thailand telah menghadapi ketidakstabilan politik dan konflik ideologis yang intens dalam waktu lama yang mempengaruhi kepercayaan investor baik domestik maupun internasional dan terus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," kata PM Thailand.
"Oleh karena itu, pemerintah ini harus memulihkan kepercayaan masyarakat Thailand dan asing dengan mengembangkan politik dalam rezim demokrasi agar kuat, stabil, memiliki supremasi hukum dan transparansi," imbuh dia. BangkokPost/ST/Bloomberg/I-1
