KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan untuk menjaga perdamaian di perairan sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), seebaiknya disingkirkan opsi pengerahan kapal-kapal perang. Hal itu diwartakan South China Morning Post dalam sesi wawancara ekslusif pada Selasa (19/6).
"Suatu hari, seseorang akan membuat kesalahan dan akan terjadi pertempuran. Sejumlah kapal perang akan kandas dan akan terjadi peperangan," kata Mahathir. "Oleh karena itu singkirkan kapal-kapal perang dan seharusnya dihimpun kapal patroli kecil bersama untuk membasmi bajak laut, bukan untuk berperang," imbuh PM Malaysia.
Ditambahkan oleh PM Mahathir bahwa jika ada banyak kapal perang di LTS maka akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. "Kita tak mau semua itu terjadi. Kahadiran kapal perang jadi ancaman terbesar bagi perdamaian di kawasan LTS," ungkap dia.
Berdasarkan inisiatif Mahathir, kumpulan kapal patroli kecil bisa dihimpun dari negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan alasan karena negara-negara ASEAN berada mengelilingi LTS.
Dalam paparannya, PM Mahathir tak menampik jika Tiongkok atau Amerika Serikat (AS) mau turut berpartisipasi dalam patroli bersama itu. "Tak masalah (jika Tiongkok ingin ikut serta) dan kami akan menyambutnya, asal jangan bawa kapal-kapal perang ke sana," ucap Mahathir.
Saat ditanya apakah Beijing akan menerapkan kebijakan laut terbuka di LTS, Mahathir merasa yakin bahwa Tiongkok akan menjaga hal itu karena akan memberikan keuntungan dari sektor perniagaan bagi Beijing, walau negara Barat banyak mewanti-wanti terus digiatkannya pembangunan pulau buatan dan infrastruktur di LTS akan membatasi kebebasan bernavigasi.
Militerisasi Besar-Besaran
Komentar Mahathir soal sengketa LTS ini merupakan yang pertama sejak ia menang dalam pemilihan umum pada 9 Mei lalu. Ketika investasi Tiongkok mengalir dengan derasnya ke Malaysia saat pemerintahan dipegang mantan PM Najib Razak, sikap Malaysia melunak terhadap sengketa di LTS.
Dalam sengketa itu, Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah perairan LTS. Klaim itu ditentang oleh negara-negara seperti Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Taiwan yang mengklaim sebagian wilayah di kawasan perairan sengketa itu.
Saat ini Malaysia menguasai lima pulau kecil di Kepulauan Spratly yaitu pulau atol Swallow Reef, dimana di pulau itu terdapat sebuah pangkalan AL kecil yang bertugas untuk mencegah tindak pembajakan dan misi keamanan maritim lainnya. Pulau yang diduduki Malaysia itu berada di batas sembilan-garis-putus (nine-dash-line) yang diklaim oleh Tiongkok, namun Malaysia bersikeras akan tetap mempertahankan 5 pulau yang dikuasainya.
Sejumlah pengamat menyebut saat ini di perairan sengketa jadi sorotan karena terdapat dinamika militerisasi besar-besaran oleh Tiongkok dan sejumlah negara lain yang turut bersengketa. Militerisasi juga ditambahkan dengan semakin seringnya kehadiran kapal perang AS ke kawasan itu dengan alasan menjalankan misi kebebasan bernavigasi.
SCMP/I-1
