Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan anggota kabinet pemerintahan Malaysia sepakat untuk memotong 10 persen gaji mereka. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran negara.
"Ini menunjukkan kami memperhatikan masalah keuangan yang dialami negara ini," kata Mahathir dalam jumpa pers dengan didampingi Wakil PM, Wan Azizah Wan Ismail, dan semua menteri dari kabinet baru yang berjumlah sekitar 15 orang, Rabu (23/5).
Mahathir mengumumkan keputusan pemotongan 10 persen gaji anggota kabinet ini seusai menggelar rapat perdana kabinet di Putrajaya.
Mahathir mengatakan kebijakan pemotongan gaji para petinggi negara ini sudah pernah dilakukan pada saat dia menjabat sebagai PM pada 1981.
"Hal pertama yang saya lakukan adalah memotong gaji para menteri dan para pejabat senior PNS," kata dia.
Menurut Mahathir, para pejabat senior pegawai negeri sipil justru mendapat gaji yang lebih besar dibandingkan para menteri saat ini.
"Jadi terserah mereka, jika mereka merasa ingin berkontribusi mengurangi biaya penyelenggaraan negara. Mereka bisa melakukannya, tapi kami tidak akan memaksanya," kata dia.
Dalam jumpa pers ini, Mahathir juga menjawab sejumlah isu lainnya. Dia mengatakan akan mengkaji ulang soal proyek pembangunan kereta api cepat yang menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur.
Dia juga akan memeriksa ulang kontrak pencarian pesawat Malaysia MH370, yang masih hilang, dan jika perlu membatalkan kontrak itu.
Janji Kampanye
Mahathir juga mengumumkan penghapusan pajak goods and services tax, yang menjadi janji kampanye koalisi partai Pakatan Harapan, mulai 1 Juni 2018.
Pajak ini menjadi sorotan publik di Malaysia karena menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok naik. Pajak ini diluncurkan oleh bekas PM Najib Razak.
Mahathir juga berjanji tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak meskipun harga minyak dunia mencapai 70 dollar AS per barel.
"Utang kita mencapai satu triliun ringgit. Kita harus menemukan cara untuk menguranginya," ujar Mahathir.
Sejak mulai bekerja sebagai perdana menteri, Mahathir melakukan sejumlah reformasi kebijakan, seperti mengumumkan pajak barang dan layanan (GST) ditiadakan mulai 1 Juni 2018.
Sebagai gantinya, pemerintah akan memberlakukan kembali pajak penjualan dan servis (SST). Mahathir juga berjanji akan memberlakukan kembali subsidi bahan bakar untuk menekan lonjakan biaya hidup.
Uang Sitaan
Di tempat terpisah, para penyidik kepolisian Malaysia selesai menghitung uang tunai yang disita dari sejumlah apartemen di Pavilion Residences terkait mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak, pekan lalu. Jumlahnya disebut mencapai 120 juta ringgit atau setara 426 miliar rupiah.
"Proses penghitungan uang tunai dimulai sejak Senin (21/5). Para penyidik menghabiskan banyak waktu demi memastikan prosesnya dilakukan secara menyeluruh.
Sekitar 30 tas berisi uang tunai dihitung oleh personel kepolisian dengan bantuan petugas Bank Negara. Totalnya mencapai sekitar 120 juta ringgit," ungkap sumber di Departemen Penyelidikan Kejahatan Komersial Bukit Aman (CCID). SB/P-4
