Langkah PM Jepang Ishiba membubarkan parlemen yang tercepat yang dilakukan pemimpin Jepang pascaperang.
TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba pada hari Rabu (9/10) membubarkan parlemen menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan akan digelar pada 27 Oktober.
Mengutip laporan Kyodo, langkah Ishiba membubarkan majelis rendah merupakan yang tercepat yang dilakukan pemimpin Jepang pascaperang, hanya delapan hari setelah menjabat.
Partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), yang terlibat dalam skandal dana gelap, dan mitra koalisi juniornya, partai Komeito, menguasai majelis yang beranggotakan 465 orang.
Kabinet Ishiba menyetujui rencana pembubaran pada pagi hari dan akan menyelesaikan jadwal kampanye yang akan dimulai pada 15 Oktober. Perdana menteri akan mengadakan konferensi pers pada Rabu malam.
Masa jabatan anggota majelis rendah saat ini berakhir pada Oktober 2025, dan pada saat itu pemilihan umum harus diadakan. Berdasarkan Konstitusi Jepang, perdana menteri memiliki kewenangan untuk membubarkan majelis sesuai dengan kebijakan mereka.
"Saya memutuskan untuk membubarkan majelis ini untuk mendapatkan penilaian langsung dari publik karena sangat penting bagi kami untuk terus menjalankan pemerintahan guna melindungi Jepang dan rakyatnya," kata Ishiba dalam debat parlemen empat mata dengan para pemimpin oposisi pada hari Rabu.
Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri yang sekarang memimpin partai oposisi utama Partai Demokratik Konstitusional Jepang, mengecam Ishiba karena mencoba mengalihkan perhatian pemilih dari isu "uang rahasia", merujuk pada pengungkapan bahwa anggota LDP gagal melaporkan dana politik dengan benar.
"Anda membubarkan parlemen lebih awal," dengan berpikir bahwa LDP "dapat mengamankan kemenangan selama masa bulan madu," ketika para pemimpin baru cenderung menikmati kenaikan awal dalam dukungan publik, kata Noda kepada Ishiba.
Ishiba, sebelum terpilih menjadi perdana menteri, bulan lalu mengumumkan niatnya untuk membubarkan majelis rendah, yang memicu reaksi keras dari partai-partai oposisi atas apa yang mereka lihat sebagai perubahan haluan dan pengabaian terhadap Konstitusi.
Pemilihan umum sebelumnya diadakan pada tahun 2021, tak lama setelah Fumio Kishida menjadi perdana menteri.
