JAKARTA - Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada Selasa (18/10) mengkritik tajam keputusan Australia yang berhenti mengakui Yerusalem barat sebagai ibukota negaranya, membalikkan keputusan pemerintah sayap kanan sebelumnya.
Lapid menggambarkan langkah itu sebagai "tanggapan tergesa-gesa."
"Kami hanya bisa berharap pemerintah Australia mengelola hal-hal lain dengan lebih serius dan profesional."
"Yerusalem adalah ibukota Israel yang abadi dan bersatu dan tidak ada yang akan mengubah itu," kata PM Lapid dalam sebuah pernyataan yang dirilis kantornya.
Kementerian luar negeri Israel mengatakan telah memanggil duta besar Australia untuk mengajukan protes resmi.
Saat mengumumkan perubahan kebijakan oleh pemerintah kiri-tengah Australia, Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan status Yerusalem barat harus diputuskan melalui pembicaraan damai antara Israel dan Palestina, bukan melalui keputusan sepihak.
"Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak" solusi dua negara, katanya. "Kedubes Australia selalu, dan tetap, di Tel Aviv."
Pada 2018 sebuah pemerintahan konservatif yang dipimpin Scott Morrison mengikuti jejak presiden AS Donald Trump menyebut Yerusalem barat sebagai ibukota Israel.
Langkah itu menyebabkan reaksi domestik di Australia dan menyebabkan gesekan dengan negara tetangga Indonesia - negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia - untuk sementara menggagalkan kesepakatan perdagangan bebas.
Yerusalem diklaim oleh Israel dan Palestina. Sebagian besar pemerintah asing menghindari secara resmi menyatakan kota itu sebagai ibukota negara mana pun.
