KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, pada Sabtu (17/9) malam lalu mengatakan bahwa negaranya akan segera menggelar pemilihan umum berikutnya.
"Kita sudah sangat dekat dengan pemilu. Saya akan menentukan tanggalnya dengan presiden (UMNO). Percayalah, tunggu sebentar lagi. Saya mendengar seruan Anda dengan jelas," kata PM Ismail saat peluncuran kampanye kesiapan untuk pemilu sayap pemuda koalisi Barisan Nasional (BN) pimpinan UMNO.
PM pun mengatakan bahwa lima besar pemimpin UMNO, partai politik terbesar Malaysia, akan segera bertemu untuk menentukan tanggal pemilihan nasional yang merupakan pemilihan umum ke-15 di negara itu.
Lima pemimpin teratas UMNO adalah presiden UMNO, Zahid Hamidi, wakil presiden Mohamad Hasan, dan tiga wakil presidennya yaitu Mohamed Khaled Nordin, Mahdzir Khalid dan perdana menteri sendiri.
"Yang penting adalah bahwa ketika Parlemen dibubarkan dan pemilihan umum ke-15 diadakan, kita harus menang," ucap PM Ismail.
Saat PM Ismail berdiri di atas panggung pada acara tersebut, ribuan anggota pemuda BN berteriak dengan lantang "Bubarkan!, Bubarkan!, Bubarkan!".
Parlemen Malaysia saat ini yang pertama kali duduk pada pertengahan Juli 2018, akan secara otomatis dibubarkan pada Juli tahun depan, dan pemilu harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah itu pada pertengahan September 2023.
Tekanan
PM Malaysia sendiri telah berada di bawah tekanan untuk segera menyerukan pemilihan oleh UMNO, termasuk tekanan dari Zahid yang ingin pemilihan diadakan tahun ini ketika partai-partai oposisi dipandang tidak dapat bersatu di bawah satu spanduk, tidak seperti sebelum pemilihan 2018 lalu.
Seruan agar Ismail membubarkan parlemen semakin keras setelah dijebloskannya pemimpin populer UMNO dan mantan PM Najib Razak ke dalam penjara, yang dipandang oleh sebagian anggota partai bahwa Najib telah diperlakukan tidak adil oleh pengadilan.
Najib saat ini menjalani hukuman 12 tahun setelah Pengadilan Federal pada 23 Agustus lalu menguatkan putusan dari dua pengadilan yang lebih rendah, dalam kasus korupsi yang terkait dengan bekas perusahaan di bawah institusi keuangan negara 1MDB.
Saat ini ada spekulasi luas bahwa PM Ismail akan menyerukan pembubaran DPR segera setelah presentasi anggaran tahun depan pada 7 Oktober.
Di Malaysia, perdana menteri memiliki hak prerogatif untuk memutuskan kapan membubarkan Majelis Rendah, dengan memberitahu Raja Malaysia terkait tanggal penyelenggaraan pemilu yang telah disepakati oleh koalisi perdana menteri.
Setelah itu, komisi pemilihan umum akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari sebelum mengumumkan tanggal pencalonan pasangan calon, lama masa kampanye, dan waktu pemungutan suara. ST/I-1
