BANGKOK - Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-Ocha, pada Kamis (19/11) memerintahkan badan-badan keamanan untuk menindak para pengunjuk rasa prodemokrasi. Perintah itu dikeluarkan setelah beberapa hari sebelumnya polisi menggunakan gas air mata dan meriam air saat terjadi demonstrasi antipemerintah di Bangkok.
"Pengunjuk rasa akan ditindak dengan kekuatan hukum penuh. Jika ini dibiarkan, bisa merusak bangsa dan institusi (monarki) yang paling dicintai," kata PM Prayut.
"Situasi saat ini masih belum bisa terselesaikan ke arah yang baik dan kemungkinan akan berkembang menjadi lebih banyak konflik yang mengarah pada lebih banyak tindak kekerasan," imbuh dia.
Dalam pernyataannya, Prayut juga mengatakan bahwa pemerintah dan badan keamanan perlu mengintensifkan peran mereka dan menerapkan semua bagian dari seluruh aturan hukum.
Perintah dari PM Prayut itu bisa berarti akan ada lebih banyak dakwaan di bawah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang kerap menafsirkan adanya pelanggaran hukum atas setiap kritik apapun terhadap monarki termasuk pada konten yang diposting atau dibagikan di media sosial.
UU "Lese Majeste"
Pada Juni lalu sebenarnya Raja Maha Vajiralongkorn telah meminta pemerintah Thailand untuk menangguhkan penggunaan undang-undang lese majeste, tetapi kritikus hak asasi manusia mengatakan ada sejumlah undang-undang lain yang dapat digunakan pihak berwenang untuk menargetkan aktivis demokrasi.
Ketika ditanya apakah pemerintah telah memberikan persetujuan pada polisi untuk mengajukan dakwaan lese majeste, juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri, mengatakan bahwa hal itu tidak mengesampingkan.
"Para pengunjuk rasa harus menghormati semua hukum secara umum. Kami tidak merinci apakah kami akan memberlakukan undang-undang secara khusus," ungkap Burapachaisri.
Negeri Gajah Putih telah diguncang aksi protes yang dipimpin kaum muda yang menuntut konstitusi baru, mereformasi monarki, dan mendesak Prayut mengundurkan diri, sejak Juli lalu.
Saat aksi demonstrasi di luar gedung parlemen pada Selasa (17/11) lalu, sempat terjadi kericuhan yang menciderai puluhan orang termasuk 6 orang terluka akibat terkena tembakan.
Di hari berikutnya, Rabu (18/11), sekitar 20.000 orang berkumpul di kawasan distrik perbelanjaan utama di Bangkok dan kemudian kerumunan massa demonstran itu bergerak ke arah gedung markas Polisi Nasional Thailand untuk mengecam tindakan keras polisi dalam menghalau aksi protes di parlemen yang mengakibatkan banyak orang terluka.
Sementara itu anggota parlemen sepanjang ini telah membahas berbagai proposal untuk perubahan konstitusi, namun mereka tak mau membahas reformasi apapun terhadap monarki.
Pada Rabu, anggota parlemen baru menyetujui dua proposal terkait pembentukan majelis penyusun konstitusi dan menolak RUU yang merevisi peran monarki serta mengubah susunan senat. AFP/I-1
