TOKYO - Warga Jepang pada Minggu (21/7) beramai-ramai menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu bagi memilih anggota majelis tinggi parlemen. Pemungutan suara dimulai serentak di seluruh wilayah Jepang mulai jam 7 pagi dan hasil diharapkan keluar setelah pemilihan ditutup pada pukul 8 malam waktu setempat.
Dalam pesta demokrasi ini, Partai Demokratik Liberal (LDP) diperkirakan akan menang dan ketuanya, Perdana Menteri Shinzo Abe, 64 tahun, akan berpeluang besar memecahkan rekor sebagai pemimpin terlama di Negeri Sakura serta langkah untuk mengubah konstitusi Jepang yang pasifis semakin terbuka lebar.
Berdasarkan jajak pendapat, LDP dan koalisinya, Komeito, kemungkinan memenangkan mayoritas. Hal itu bisa terjadi karena sebagian besar partai oposisi dinilai kurang mampu bersaing dengan partai berkuasa. Selain itu jajak pendapat juga memprediksi bahwa tingkat partisipasi dalam pesta demokrasi ini kurang dari 50 persen dan ini merupakan penurunan yang amat signifikan.
"Saya mendukung pemerintah saat ini karena saya tidak melihat alternatif lain," kata Yoshiko Iida, seorang terapis kecantikan berusia 45 tahun. "Partai-partai oposisi sangat menyedihkan. Aku tidak ingin menyerahkan kekuasaan pada mereka," imbuh dia.
"Saya memilih kandidat oposisi, dan siapapun yang terpilih, tak akan menciptakan perubahan. Saya tidak mengharapka apapun," kata Susumu Rokkaku, seorang pensiunan pria berusia 85 tahun.
Dalam pemilu legislatif ini, kubu Abe diperkirakan akan memenangkan suara mayoritas dari 124 kursi yang diperebutkan dalam pemilu. LDP dan koalisinya sekarang ini memegang kendali atas 70 kursi, menempatkan mereka pada jalur untuk mempertahankan mayoritas mereka secara keseluruhan.
"Kekuatan Abe sebagian besar didasarkan pada dukungan pasif yang dihasilkan dari kekacauan di kubu oposisi dan kurangnya saingan," komentar Shinichi Nishikawa, profesor ilmu politik di Universitas Meiji di Tokyo.
Ubah Konstitusi
Selama kampanye, koalisi yang berkuasa telah berusaha untuk memenangkan dukungan pemilih dengan menaikkan pajak konsumsi negara menjadi 10 persen pada akhir tahun ini sebagai antisipasi untuk meringankan pembengkakan biaya jaminan sosial di negara yang popullasi manulanya kian meningkat ini.
PM Abe berharap koalisinya dan kelompok konservatif sempalan dari partai-partai oposisi yang lebih kecil, bisa meraih mayoritas dengan dua pertiga suara di majelis tinggi parlemen. Hal itu memberinya dukungan untuk meneruskan rencana untuk mengubah konstitusi mengenai peran militer.
Abe bersumpah pada awal bulan ini untuk secara jelas menetapkan peran Pasukan Bela Diri dalam konstitusi, yang melarang Jepang mengobarkan perang dan memiliki pasukan militer. Konstitusi yang diberlakukan oleh pasukan AS setelah Perang Dunia II, sangat populer di masyarakat luas, tetapi ditentang oleh kaum nasionalis seperti Abe, yang melihatnya telah ketinggalan zaman dan konstitusi itu bersifat sebagai sebuah "hukuman".
Namun begitu, setiap revisi terhadap konstitusi Jepang tak mudah dilaksanakan, karena memerlukan persetujuan dalam referendum nasional. ang/AFP/I-1
