JAKARTA - Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 memang menjadi magnet politik tersendiri bagi publik. Polarisasi yang membentuk masyarakat mengkhawatirkan, apalagi jika perbedaan tersebut sudah mengarah ke SARA .
Bahkan, dalam organisasi Islam sendiri saat ini membentuk opini bahwa Nahdlathul Ulama (NU) pendukung Paslon nomor urut 01, sementara Muhammadiyah pendukung Paslon nomor urut 02. Melihat keadaan tersebut, Anggota MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, mengatakan Pilpres adalah perang gagasan, bukan perang aliran agama.
Oleh sebab itu, ia berharap pengurus besar dari kedua ormas Islam terbesar di Indonesia dapat menetralisir keadaan. "Kita berharap PBNU maupun PP Muhammadiyah bisa menetralisir bahwa Pilpres ini bukan perang antar aliran agama, tetapi perang gagasan-gagasan, ide-ide, bagi masa depan bangsa, bukan karena politik aliran atau aliran-aliran agama," ujarnya saat Diskusi Empat Pilar 'Isu SARA dalam Pilpres Hancurkan kebhinekaan', di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3).
Syaiful menuturkan, isu SARA tidak terlepas dari panggung politik di dunia. Ia mencontohkan pada Pilpres Amerika Serikat yang terakhir antara Donald Trump dan Hillary Clinton. Hal tersebut ia ungkapkan ketika menjadi Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang ditugaskan untuk mengawasi Pilpres di negeri Paman Sam tersebut.
"Di AS, gereja-gereja diberikan selebaran untuk mendukung Trump. Mereka membuat suatu isu di mana jika Hillary menang, maka pernikahan sejenis akan dilegalkan. Sementara pihak gereja sendiri menganggap bahwa kehancuran dunia akan terjadi jika pernikahan sejenis dilegalkan," tuturnya.
Kondisi tersebut, kata Syaiful, jika direfleksikan dengan Indonesia yang multietnis dan multikultural, sehingga sangat rawan terjadi perpecahan yang bisa menimbulkan bentrokan fisik. Maka dari itu, ia berharap dari pihak penyelenggara Pemilu dapat mengantisipasi potensi gejolak di masyarakat.
Sementara itu, Manager Riset dan Program The Indonesia Institute (TII), Yossa Nainggolan, menjelaskan bahwa isu SARA sendiri bukan sematamata hanya karena Pilpres, melainkan karena kondisi demografi Indonesia yang plural dan beragam, sehingga potensi pergesekan antar golongan mungkin terjadi jika ada pemantiknya.
tri/AR-3