Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 maka semua pihak terkait, hendaknya sinergis mengampanyekan ke warga untuk melawan virus korona.

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan sekadar kontestasi politik atau pesta demokrasi, tapi ajang yang tidak terpisahkan dengan bidang lainnya. Pilkada serentak bisa menjadi peluang untuk memobilisasi masyarakat, agar mereka jadi agen perlawanan terhadap Covid-19.

"Pilkada tahun 2020 memang berbeda dengan pemilihan sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi. Maka, pemilihan akan dilakukan dengan protokol kesehatan," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar kepada Koran Jakarta, Kamis (6/8).

Bahtiar mengingatkan tidak boleh memandang Pilkada ini semata hanya proses politik. Tapi ini terkait juga dengan sistem ekonomi, sosial, dan lainnya. Karena itu sekarang yang sangat penting adalah bagaimana menjadikan proses Pilkada menjadi peluang positif melawan dan menanggulangi pandemi dan dampaknya.

"Pilkada ini justru momentum, untuk diubah menjadi peluang. Bagaimana Pilkada itu diubah bukan menjadi media penularan tapi justru menjadi gelombang untuk memobilisasi masyarakat agar menjadi agen perlawanan Covid-19," katanya.

Agen Perlawanan

Petugas pemilihan KPU misalnya yang jumlahnya mencapai 3 juta orang lebih itu, menurut Bahtiar, akan menjadi agen perlawanan dalam melawan Covid-19. Mereka tidak mensosialisaikan tahapan Pilkada saja, tapi sekaligus juga mensosialisasikan protokol kesehatan.

Didorong masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang memiliki visi misi program dan gagasan bagaimana menyelamatkan, membantu warga di tengah pandemi Covid-19.

"Oleh karenanya, jadikan peluang bagi masyarakat khususnya di 270 daerah untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki komitmen, gagasan, program yang konkret bahkan aktivitas perbuatan-perbuatan yang konkret kepada masyarakatnya, bagaimna membimbing masyarakatnya tetap berlaku produktif tapi aman Covid-19," ujarnya.

Bahtiar menjelaskan ada survei yang menunjukkan sebagian masyarakat masih memilih tidak melanjutkan Pilkada di 2020. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa Pilkada adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, dia adalah bagian dari kehidupan kenegaraan bahkan bagian dari sistem sosial kebudayaan negara Indonesia.

Negara lain, seperti Korea Selatan, tetap melangsungkan pemilihan di tengah pandemi. Dengan penerapan protokol kesehatan, pesta demokrasi di Korea bisa dikatakan sukses. Jadi, tambah Bahtiar, kuncinya pada protokol kesehatan, mulai dari jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer serta selalu pakai masker.

Pilkada kali ini, tambah Bahtiar, berbeda memang dari masa-masa sebelumnya karena Indonesia dalam kondisi darurat dalam kondisi pandemi. Semua negara mengalami, karena kesetiaan Indonesia pada demokrasi maka ini harus dilanjutkan.

Secara terpisah, Ketua KPU Arief Budiman mendorong partai politik mengisi kampanyenya pada Pilkada dengan materi yang berkaitan dengan Covid-19 agar masyarakat semakin paham dan peduli. Kampanye Pilkada memang dikedepankan melalui daring.

Namun, Arief menyadari jika kondisi setiap daerah berbeda, termasuk adanya daerah-daerah tertentu yang mungkin tidak efektif melakukan kampanye secara daring sehingga perlu mengadakan pertemuan secara fisik. n ags/Ant/N-3

Baca Juga: