Pilkada serentak yang menjadi rangkaian Pemilu 2024 sudah seharusnya menjadi pesta demokrasi rakyat. Rakyat berhak menyuarakan dukungan bagi figur yang dianggap kompeten.
JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai gelaran terakhir dari rangkaian Pemilu 2024 sudah seyogianya dijadikan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat.
Selain melakukan pencoblosan, rakyat sebagai pemilih tak perlu sungkan untuk berpartisipasi sejak dini dalam proses penjaringan calon oleh partai politik. Mereka berhak menyuarakan dukungan bagi figur-figur yang mereka anggap kompeten.
"Rakyat Indonesia telah memiliki presiden dan wakil presiden terpilih, demikian pula halnya dengan wakil-wakil mereka di parlemen, namun demikian hajatan politik elektoral belum selesai," kata Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan rakyat pun berhak mengkritisi jika ada partai politik yang mengusung calon-calon yang memiliki permasalahan hukum, karena Pilkada yang akan diadakan pada 27 November 2024 hendaknya menjadi momentum untuk mengakselerasi program-program yang telah dicanangkan.
"Rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang merupakan bagian integral dari rezim Pemilu di Indonesia," kata dia.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8 persen oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan lebih mudah tercapai jika dalam Pilkada kali ini figur-figur yang mumpuni dalam mengelola potensi sumber daya alam daerah terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.
Menurutnya, figur-figur mumpuni untuk memimpin daerah dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah semaksimal mungkin yang berkontribusi pada pemenuhan target pertumbuhan ekonomi nasional.
Didik Masyarakat
Sementara itu, Anggota DPR RI Aria Bima menyatakan partai politik harus mampu mendidik masyarakat memiliki kesadaran dalam berdemokrasi menyusul pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dalam waktu dekat.
"Demokrasi di sini adalah cara kita dalam menjalankan pemilihan pemimpin yang betul-betul jadi hajatan publik bukan hajatan elite, bukan hajatan partai," katanya pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/6).
Ia mengatakan justru partai politik harus memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan pesta demokrasi sehingga masyarakat bisa menentukan jalannya pemilihan. "Kesadaran partai ini penting mulai dari tingkat anak ranting, ranting, dan PAC. Oleh karena itu, pada tradisi empat pilar ini, khusus untuk PAC dan ketua ranting. Kami ingin bagaimana pemahaman soal demokrasi yang konstitusional, di mana demokrasi mengacu pada kedaulatan rakyat, kesadaran berpartai adalah salah satunya pendidikan politik untuk rakyat," tuturnya.
Ia berharap kegiatan tersebut juga diikuti oleh partai politik lain. "Jadi ikut membantu rakyat dalam proses pendidikan politik dalam kita berdemokrasi," ujarnya.
Ia mengatakan salah satu momentum masyarakat untuk berdemokrasi yakni pada pelaksanaan pilkada. "Kesadaran ini penting. Kita harus sadar bagaimana di era orde baru rakyat tidak diberikan ruang untuk menentukan jalannya pemerintahan dalam menentukan pemimpin," ucapnya.
Bahkan, menurut dia struktur keterwakilan pada saat itu juga tidak merepresentasikan dari perwakilan partai politik lewat pemilu yang demokratis. "Oleh karena itu, jangan sampai pilkada terjadi manipulasi kehendak rakyat, seperti money politics atau berbagai hal sejenisnya sehingga demokrasi dipertanyakan," imbuhnya.
