JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada bulan Desember 2020, dinilai bisa menjadi stimulan ekonomi di daerah. Bisa menjadi penggerak perekonomian di daerah yang menggelar pemilihan karena pandemi Covid-19, sektor perekonomian terpukul.
"Perlu ada langkah yang bisa menjadi stimulan. Yang bisa menggerakkan perekonomian. Pilkada salah satu yang bisa menggerakkan perekonomian di daerah," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, di Jakarta, Selasa (28/7).
Dalam perhelatan Pilkada ini ada sekurangnya 9 triliun rupiah yang dikucurkan langsung ke 270 daerah, khususnya ke penyelenggara pemilihan. Dari total anggaran tersebut, lanjut Bahtiar, sekitar 60 persen dialokasikan untuk membiayai kegiatan panitia pemilihan adhoc di daerah.
Dana Kampanye
Sebagian lagi, tambah Bahtiar, untuk membeli perlengkapan alat pelindung diri atau APD, karena pemilihan serentak kali ini menerapkan protokol kesehatan. Belum lagi, dana yang dikeluarkan oleh para pasangan calon yang berlaga di pesta demokrasi lokal tersebut. Tiap pasangan calon juga akan mengeluarkan dana untuk kampanye. Artinya ada perputaran ekonomi di sana.
Tiap pasangan calon, kata Bahtiar, dalam kontestasi politik pasti akan berlomba memikat calon pemilih. Media pemikatnya, bisa lewat pembagian atribut yang terkait langsung dengan pasangan calon tersebut. Bisa kaos atau di masa pandemi ini bisa berupa masker bergambar pasangan calon atau nomor urut pasangan calon. Tentu, ini menjadi berkah bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha jual beli masker misalnya.
Terkait dengan anggaran atau dana hibah Pilkada yang tertuang dalam NPHD, tambah Bahtiar, sebagian besar Pemda sudah 100 persen menyalurkan dana Pilkada tersebut kepada penyelenggara, baik itu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu daerah atau pihak pengamanan. Tinggal beberapa daerah yang (pencairannya) masih di bawah 40 persen dan itu sudah ditegur. Kalau minggu ini tidak ada perkembangan, akan dipanggil.
Bahtiar menambahkan, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi calon pasangan kepala daerah untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat. Penyelenggara Pilkada juga diharapkan bisa menjadi agen sosialisasi pentingnya protokol kesehatan.
"Karena kita tahu jumlah petugas kesehatan terbatas. Kita juga mendorong pasangan calon mengubah alat peraga kampanye dari kaos dan stiker menjadi masker dan hand sanitizer yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini," ujarnya.
Pemilihan digelar di tengah pandemi, kata Bahtiar, untuk menghindari potensi penularan virus, metode kampanye juga otomatis akan berubah. Pasangan calon dan tim suksesnya dituntut untuk kreatif dalam berkampanye. Dituntut membuat kampanye yang inovatif. Kampanye yang tidak lagi menghadirkan kerumunan massa.
"Metode kampanyenya dengan memadukan teknologi informasi seperti webinar yang sekarang marak digunakan. KPU juga didorong memberikan materi debat Pilkada dengan tema peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Narasi ini harus kita angkat supaya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik karena masyarakat membutuhkan pemimpin di masa krisis, bukan di masa normal," kata Bahtiar. n ags/N-3
