Sejumlah kalangan mendesak PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha menjelaskan kepada publik kejadian kegagalan operasi di Blok ONWJ.
JAKARTA - Pegiat lingkungan yang tergabung dalam Koalisi organisasi masyarakat sipil (Kormas) mendesak Pertamina (Persero) segera mengungkapkan penyebab utama petaka tumpahan minyak dari kegiatan operasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di lepas Pantai Karawang, Jawa Barat.
Merah Johansyah, juru bicara Kormas sekaligus Koordinator Nasional Jatam, menegaskan publik berhak tahu faktor utama yang menjadi pemicu tumpahan minyak. "Apa yang berlangsung di hari saat sebelum dan sesudah kegagalan operasi perlu dijelaskan ke publik secara rinci," tegas Merah dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (7/8).
"Pertamina harus membuka kepada publik, logbook kegiatan dari pengeboran di Anjungan YYA-1 Pertamina sampai dengan terjadinya Blow Out, termasuk rangkaian inspeksi dan pengambilan keputusan sebelum dan saat kejadian," tukasnya.
Kormas yang terdiri dari Greenpeace Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), juga mendesak pemerintah membuat tim independen untuk menyelidikinya.
Lebih lanjut, Merah mengatakan petaka tumpahan minyak sudah berlangsung lebih dari tiga pekan, sejak dinyatakan terjadi pada 12 Juli 2019. Namun, Pertamina sampai saat ini belum transparan menjelaskan penyebab utama dan kronologis operasi secara detail yang memicu tumpahan minyak tersebut.
Hingga saat ini, dampak tumpahan minyak terus mencemari wilayah laut dan pesisir Karawang, Bekasi, serta meluas hingga mencapai Kepulauan Seribu, Jakarta. Kormas menilai Pertamina tidak hanya lalai dalam menjalankan kegiatan operasinya dan penanganan awal kejadian, tetapi juga berupaya menyembunyikan fakta penting dari petaka tumpahan minyak itu.
"Pertamina juga harus menjelaskan ke publik, bagaimana peristiwa Well Kick yang kemudian menjadi Blow Out, yang sebenarnya adalah kejadian yang dapat diantisipasi dalam operasi pemboran minyak, menjadi bencana lingkungan yang meluas seperti sekarang," tandasnya.
Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, juga menambahkan publik perlu tahu apakah rencana kontijensi Pertamina dijalankan sesuai standar atau tidak dalam merespons kejadian ini.
Kormas, diwakili oleh Kiara dan Walhi, telah melayangkan permohonan informasi publik kepada Pertamina terkait penyebab utama dan kronologis rinci operasi yang memicu tumpahan minyak.
Tanggung Jawab
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta kepada Pertamina bertanggung jawab penuh atas insiden tumpahnya minyak Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di pantai Karawang yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak bagi ekonomi nelayan.
"Saya minta Pertamina bertanggung jawab penuh terhadap semua hal. Dari bisnisnya yakni ikan yang tidak bisa ditangkap, nelayan yang kehilangan mata pencaharian, kerusakan hutan bakau, dan lain-lain," kata Ridwan Kamil. "Nanti harus saya laporkan ke Presiden," tambah dia.
Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Dharmawan Syamsu memastikan perusahaan bertanggung jawab penuh atas peristiwa tumpahan minyak dari sumur YYA-1 area Pertamina Hulu Energi di Blok ONWJ."Kami bertanggung jawab atas segala akibat dari oil spill yang telah mengganggu aktivitas masyarakat di sana," kata dia. Ant/suh/E-12