Saat menghadapi komite Senat, seorang petinggi militer Filipina menyangkal telah membuat model kesepakatan baru dengan Tiongkok untuk meredakan ketegangan di LTS.
MANILA - Seorang mantan komandan senior Angkatan Laut Filipina yang terlibat dalam dugaan penyadapan percakapan dengan seorang diplomat Tiongkok, membantah telah membuat apa yang disebut sebagai "model kesepakatan baru" dengan Beijing untuk meredakan ketegangan atas sengketa wilayah perairan dangkal di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Laksamana Alberto Carlos pada Rabu (22/5) saat ia menghadapi komite Senat Filipina yang memulai penyelidikan atas dugaan rekaman panggilan telepon oleh Kedutaan Besar Tiongkok yang dilakukan pada awal Januari, antara pejabat senior militer Filipina dan atase militer Tiongkok di Manila yang diidentifikasi oleh Carlos sebagai Kolonel Li.
"Saya tidak membuat perjanjian apapun pada tingkat dan besaran yang akan mengikat kedua negara kita untuk jangka panjang dan mendefinisikan kembali kebijakan luar negeri," kata Carlos dalam pengakuan di bawah sumpah di hadapan para senator.
"Saya tidak mengkompromikan integritas wilayah negara. Saya adalah seorang prajurit untuk Filipina," imbuh dia.
Sidang ditunda tanpa ada pengungkapan apapun tentang apa yang dibahas dalam dugaan percakapan penyadapan kontroversial tersebut. Sedangkan Duta Besar Tiongkok untuk Filipina, Huang Xilian, tidak hadir dalam sidang tersebut.
Berdasarkan keterangan penasihat senior di Kementerian Kehakiman Filipina mengungkapkan bahwa memang telah terjadi penyadapan yang merupakan pelanggaran hukum dalam negeri, sementara seorang senator yang memimpin penyelidikan mengusulkan untuk mengusir diplomat Tiongkok yang terlibat.
Carlos pernah menjadi panglima Komando Armada Wilayah Barat Filipina yang memiliki yurisdiksi atas bagian timur LTS yang terletak di zona ekonomi eksklusif negara tersebut.Setelah skandal penyadapan terungkap pada awal Mei, Carlos dicopot dari jabatannya.
Serukan Pengusiran
Manila BulletindanThe Manila Timesmasing-masing merilis laporan secara terpisah pada tanggal 7 Mei dan 8 Mei, mengutip sumber diplomatik Tiongkok yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Beijing memiliki rekaman audio dan transkrip dari dugaan panggilan telepon tersebut. Carlos diduga menyetujui model kesepakatan baru dalam menyelesaikan perselisihan mengenai Second Thomas Shoal.
Dalam model kesepakatan baru yang diusulkan, Filipina akan menggunakan lebih sedikit kapal dalam misi memasok pasukan di Second Thomas Shoal yang disengketakan, dan memberi tahu Beijing tentang misi tersebut terlebih dahulu.
Carlos membenarkan dalam sidang Senat bahwa Kolonel Li telah meneleponnya pada Januari lalu. Dia mencatat bahwa panggilan telepon tersebut hanya berlangsung tiga hingga lima menit, bertentangan dengan klaim pejabat Tiongkok yang menyatakan bahwa percakapan tersebut berdurasi 12 menit.
Dia mengatakan pembicaraan tersebut sangat informal dan bahwa mereka mengeksplorasi cara-cara untuk mengurangi ketegangan mengenai misi pasokan Manila ke perairan dangkal tersebut. "Istilah 'model kesepakatan baru' bukan bagian dari pembicaraan kami," tegas Carlos.
Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr, dan kepala staf Angkatan Bersenjata Filipina, Romeo Brawner Jr, membantah telah menyetujui perjanjian baru dengan Tiongkok untuk mengurangi ketegangan di perairan dangkal yang disengketakan.
Sedangkan Penasihat Keamanan Nasional Eduardo Ano, menuduh Tiongkok melakukan pengaruh jahat dan campur tangan dalam operasi di negara tersebut. Dia menyerukan agar diplomat Tiongkok yang terlibat dalam penyadapan itu diusir dari Filipina dan menuduh Kedutaan Besar Tiongkok di Manila telah menyebarkan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.ST/I-1
