JAKARTA - Petani di Kabupaten Grobogan, Rembang, Pati, dan Blora, Jawa Tengah (Jateng) mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi di saat petani memasuki masa tanam, akibat banyaknya yang belum mendapat Kartu Tani, formulir pembelian yang rumit hingga banyak penggarap lahan yang belum masuk data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
"Ini harus menjadi perhatian kementerian terkait, untuk bisa mengalokasikan pupuk sesuai kebutuhan petani dan mengatasi kesulitan yang dihadapi di lapangan. Selain banyak yang belum dapat Kartu Tani, di sejumlah daerah banyak Kartu Tani justru tidak bisa dipakai," kata anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selain itu, ujar Evita, menurut pengakuan petani respons pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) relatif lambat dalam menyelesaikan permasalahan terkait Kartu Tani ini. Seharusnya, BRI bisa lebih cepat dan proaktif dengan mekanisme yang dibuat sederhana agar Kartu Tani sampai kepada petani.
Para petani juga mengeluhkan masih banyak lahan pertanian berupa lahan tegal yang belum masuk RDKK, begitu juga dengan para penggarap lahan hutan maupun penggarap Bondo Deso (tanah milik pemerintah desa) tidak didaftarkan di RDKK.
Meski saat ini pembelian pupuk bersubsidi dapat dilayani secara manual, akan tetapi formulirnya terlalu rumit dan harus ditandatangani oleh banyak pihak, mulai dari Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Koordinator Penyuluh Pertanian.
"Kita harusnya bisa membuat mekanisme yang simpel," ujar Evita yang merupakan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Tengah (Jateng) III meliputi daerah Kabupaten Grobogan, Pati, Blora, Rembang. Ant/N-3
