BLT dinilai tak cukup bagi petani sebab mereka sangat membutuhkan subsidi langsung khusus berupa subsidi input produksi, maupun jaminan harga di tingkat produsen secara layak.
JAKARTA - Pemerintah perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap petani selaku produsen pangan. Sebab, secara tak langsung penyesuaian harga BBM bersubsidi akan berdampak ke sektor pertanian.
Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI), Mujahid Widian, menyampaikan kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Hal itu bisa dilihat mulai dari komponen biaya produksi dan distribusi yang dikeluarkan oleh petani, di antarnya adalah biaya pembelian benih, pupuk, obat-obatan, bahan bakan untuk pompa air dan juga biaya transportasi pengangkutan hasil panen ke pasar.
Kata dia, sebelum harga BBM naik saja, beberapa harga input produksi tersebut sudah dahulu naik, rasanya mustahil untuk tidak terdampak pasca naiknya BBM. "Belum lagi dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk konsumsi rumah tangga. Meskipun terjadi deflasi pada Agustus 2022, hal ini akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan tentunya menambah beban keluarga petani ke depannya," jelas Mujahid, di Jakarta, Kamis (8/9).
Karena itu, Mujahid mendesak pemerintah mengambil sejumlah langkah perbaikan secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, strategi pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak tak cukup kuat dalam menghadapi gejolak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM, dan harga-harga lainnya.
SPI menilai sektor pertanian harus terus diperkuat. Di samping pemberian subsidi bagi masyarakat tidak mampu, subsidi bagi sektor pertanian juga diperlukan. Pemerintah perlu mengambil pelajaran dari masa pandemi, ketika sektor pertanian mampu tumbuh positif di tengah ancaman krisis. Oleh karena itu, penting untuk mendorong subsidi langsung khusus kepada petani, hal ini bisa berupa subsidi input produksi, maupun jaminan harga di tingkat petani yang layak.
Petani, lanjut Mujahid, juga merasakan kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,23 persen, meskipun nilai pembelian kebutuhan konsumsi rumah tangga menurun sebesar 1.13 persen.
Kondisi Sulit
Pada kesempatan lain, Direktur Celios, Bhima Yudisthira mengakui kondisi produsen pangan tengah dalam kondisi sulit. Terlebih lagi, laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada 2 September lalu menunjukkan indeks harga pangan dunia turun.
Penurunan harga pangan sebenarnya cukup positif karena inflasi dari sisi harga pangan bisa ditekan. Namun, efek negatifnya adalah tekanan penurunan harga internasional mempengaruhi pendapatan masyarakat yang bergerak disektor pangan.
"Padahal sebagian besar penduduk miskin ada disektor pertanian. Tingkat kemiskinan dikhawatirkan meningkat, bukan karena pangan tidak terjangkau tetapi saat ini pendapatan yang diterima petani tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengatakan pemerintah bersama unsur lainnya terus mendampingi dan membanu peningkatan produksi nasional. Dengan upaya tersebut, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan nilai kesejahteraan para petani di Indonesia.
"Kita terus bekerja agar produksi kita naik dan kesejahteraan petani juga naik. Alhamdulillah, tiga tahun kita juga sudah tidak impor beras dan yang terbaru kita dinyatakan swasembada. Tentu semua ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak," jelasnya.