Untuk memperkuat stok pangan, kehadiran pemerintah sangat diperlukan mulai dari hulu guna menstimulasi produktivitas petani.

JAKARTA - Pemerintah mendorong pemenuhan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagai upaya perbaikan tata kelola jagung nasional. Namun, tanpa adanya stimulus pemerintah, terutama di tingkat hulu atau produsen, maka pemenuhan stok hanya menjadi jargon saja.

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, mendorong pemerintah membantu meningkatkan produksi jagung lokal. Caranya dengan memberi stimulus kepada petani jagung agar mereka bergairah untuk menggenjot produksi.

"Pemerintah perlu memberikan subsidi untuk sarana prasarana (sarpras) pertanian agar petani bisa mengaksesnya lebih mudah," ujar Esther kepada Koran Jakarta, Selasa (22/8).

Berdasarkan Prognosa Neraca Komoditas Jagung, perkiraan produksi jagung dalam negeri pada 2023 mencapai 18,15 juta ton, dengan stock carryover pada 2022 sebesar 3,08 juta ton. Kebutuhan jagung sepanjang 2023 diperkirakan 16,98 juta ton, sehingga perkiraan neraca jagung surplus sekitar 5,08 juta ton.

Adapun stok jagung yang saat ini dikelola Perum Bulog sebanyak 203 ton atau sekitar 0,08 persen dari target stok jagung nasional sesuai penugasan Bapanas sebanyak 250 ribu ton sepanjang 2023.

Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) tersebut akan digunakan untuk program SPHP jagung khususnya ke peternak layer mikro dan kecil. Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, terdapat 3.951 peternak yang tersebar di tujuh provinsi dan 40 kabupaten sentra dengan populasi mencapai 17,5 juta ekor dan estimasi total alokasi jagung yang dibutuhkan sebanyak 63.327 ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, pihaknya mendorong penguatan CJP melalui penugasan kepada Perum Bulog.

"Prioritas utamanya kita mendorong produksi jagung dalam negeri untuk diserap oleh Bulog. CDC yang dimiliki Bulog harus dimaksimalkan untuk menyimpan cadangan jagung ini, sehingga pada saat dibutuhkan, pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menstabilkan pasokan dan harga jagung. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan stabilitas harga telur ayam dan daging ayam di mana struktur biaya pokok produksi salah satunya berasal dari komponen biaya pakan dari jagung," paparnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Arief, pengelolaan CJP sangat dibutuhkan untuk membangun konektivitas hulu hilir yang kuat. Karena itu lanjutnya, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk mengadakan 250 ribu ton jagung sepanjang 2023 dengan stok akhir tahun minimal 60 ribu ton sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 03/HK.02.05/K/1/2023.

Arief mengatakan, dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bulog, pengelolaan CJP diharapkan dapat berjalan secara baik. Seperti diketahui, Perum Bulog memiliki infrastruktur berupa sarana pengering jagung/ Corn Drying Center (CDC) sebanyak tiga unit yang berada di lokasi sentra jagung di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur dengan kapasitas silo masing-masing mencapai 9.000 ton.

Keseimbangan Harga

Arief mengatakan, berbagai langkah telah ditempuh untuk menstabilkan pasokan dan harga jagung yang dimulai dari penerbitan regulasi mengenai harga acuan hingga menggencarkan fasilitasi distribusi jagung dari daerah surplus ke daerah defisit.

Sepanjang 2023, Bapanas memfasilitasi distribusi jagung mencapai 1.222.890 kilogram (kg) dari Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan ke daerah-daerah sentra peternak di Blitar, Kendal, Soloraya, Kalteng, dan Lampung.

Baca Juga: