JAKARTA - Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) menjadi rujukan pemerintah dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, dan menekan stunting.
"FSVA sekarang ini sudah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting. Karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/2).
Seperti dikutip dari Antara, Bapanas merilis hasil FSVA dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023. Berdasarkan hasil analisis disampaikan sejumlah kabupaten/kota mengalami perbaikan status daerah rentan rawan pangan, mengindikasikan pergerakan positif situasi ketahanan pangan Indonesia.
Arief menyampaikan ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13 persen daerah teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak enam kabupaten/kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14 persen persen dari total daerah Indonesia.
"Hal ini semakin mendekatkan kita pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 sebagaimana telah ditargetkan pemerintah sebesar 12 persen atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan," beber Arief.
Berkaitan Erat
Dia menerangkan kerawanan pangan dan kemiskinan, menurut Arief, merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan PoU.
"Angka PoU ini yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024," sebut Arief.
Dia menyebut capaian angka PoU tahun 2023 sebesar 8,53 persen mengindikasikan adanya perbaikan dibanding tahun 2022 yang awalnya sebesar 10,21 persen. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan (P0) 9,54 persen di tahun 2022 sekarang menjadi 9,36 persen.
