WASHINGTON DC - Vietnam telah membatalkan kontrak eksplorasi dengan sebuah pemilik anjungan minyak yang terletak di lepas pantai Vietnam dekat perairan Vanguard Bank. Perusahaan anjungan minyak itu telah mengkonfirmasi informasi tersebut.
Pembatalan dilakukan setelah Beijing memberikan tekanan pada negara-negara Asia Tenggara yang bermitra dengan perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Dalam aksi terakhir, sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok melakukan patroli di dekat anjungan minyak Vietnam lain di wilayah itu. Tindakan itu dipantau ketat oleh beberapa kapal penjaga pantai Vietnam, sehingga memicu insiden laut antara kedua negara.
Sesuai status yang diunggah ke situs Noble Corporation, Vietnam membatalkan kontrak anjungan Noble Clyde Boudreaux untuk mengeksplorasi blok minyak 06-01 yang disengketakan. Untuk itu, grup perusahaan tersebut telah menerima kompensasi yang tidak diungkapkan nilainya.
Selama lebih dari dua bulan, rig apung itu hanya bersandar diam di pelabuhan Vietnam di Vung Tau. Sebelumnya, Clyde Boudreaux dijadwalkan untuk mulai mengebor pada awal Juni. Pernyataan perusahaan terbaru mengatakan bahwa anjungan itu akan memulai ekplorasi sesuai kontrak baru yang tidak ditentukan dengan Vietnam pada pertengahan Juli.
"Kontrak yang sebelumnya diungkapkan di Vietnam telah dibatalkan. Isi kesepakatan termasuk pembayaran kerugian atas pembatalan," kata laporan status seperti dikutip laman Radio Free Asia pada Senin (13/7).
Vietnam telah sering mendapat tekanan dari Tiongkok untuk menghentikan eksplorasi minyak di kawasan lepas pantai selatan negara itu. Perairan tersebut secara sepihak telah diklaim Tiongkok berdasarkan hak sejarah.
Beijing menyatakan, setiap eksplorasi sumber daya di LTS harus dilakukan dengan perusahaan dari Tiongkok, bukan perusahaan asing. Tekanan itu telah berhasil membuat Vietnam mundur dari eksplorasi, bahkan di perairan yang jelas masuk ke dalam yurisdiksi Vietnam.
Pada 12 Juni, perusahaan Spanyol Repsol telah melepas sahamnya di tiga blok minyak Vietnam, tiga tahun setelah kontraknya dibatalkan oleh Vietnam karena tekanan Tiongkok. Meskipun alasan pembatalan kontrak Vietnam dengan Clyde Boudreaux tidak diungkapkan, namun keputusan itu dilakukan bersamaan dengan peningkatan tekanan Tiongkok di perairan Vietnam, dengan mengirimkan kapal survei pada jarak 200 mil laut dari pantai Vietnam pada 17 Juni.
Sedangkan baru-baru ini, Beijing juga mengirim kapal penjaga pantai Tiongkok (CCG) 5402 ke Vanguard Bank, sebuah fitur di bawah permukaan di gugusan karang Spratly, di bagian selatan LTS.
Sejak tahun lalu, Tiongkok dan Vietnam terlibat dalam kebuntuan atas sengketa di Vanguard Bank. Data dari sistem pelacakan kapal menunjukkan bahwa pada Senin pagi, kapal CCG 5402 tetap berada di Vanguard Bank, yang dikelilingi oleh beberapa kapal pengawas milik Sumber Daya Perikanan Vietnam, badan penegak hukum maritim negara itu.
Dari sistem pantau, kapal 5402 Tiongkok juga terdeteksi melintasi sebuah anjungan minyak Lan Tay yang dioperasikan oleh perusahaan energi Russia, Rosneft. Anjungan itu telah beroperasi di blok 06.01 sejak 2018, dan pada 6 Juli sebuah kapal yang mirip dengan CCG 5402 muncul dalam citra satelit saat melintas dalam jarak 21 mil laut dari rig itu.
Tahun ini, terpisah, Malaysia juga mendapat tekanan yang sama dari Tiongkok. Antara pertengahan April dan pertengahan Mei, sebuah kapal survei Tiongkok dan sebuah kapal pengawal menghabiskan berputar-putar selama satu bulan di sekitar anjungan minyak yang dioperasikan Malaysia, di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia.
Pada Senin, Menteri Luar Negari Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mengeluarkan pernyataan keras yang menyatakan soal klaim teritorial ilegal Tiongkok di sebagian besar wilayah LTS, yang berada jauh dari negara itu.
"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut Tiongkok Selatan sebagai kerajaan maritimnya," kata Pompeo. "Amerika mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," tegasnya. SB/RFA/I-1
