BERLIN - Perundingan antara petinggi partai-partai di Jerman untuk membentuk pemerintahan koalisi yang akan dipimpin Kanselir Angela Merkel, dilanjutkan pada Senin (5/2) pagi waktu setempat. Hal ini bisa terjadi karena hingga batas waktu negosiasi tahap akhir pada Minggu (4/2) tengah malam gagal mencapai kesepakatan.
Setelah lebih dari empat bulan, negosiasi tersebut gagal untuk menyingkirkan perbedaan pandangan politik. Walau perundingan molor, kedua belah pihak optimis akan tercapai kesepakatan sebelum batas waktu pada Selasa (6/2).
"Perundingan kemungkinan akan molor hingga Selasa dini hari karena masih ada sejumlah perbedaan yang harus diluruskan," kata wakil Ketua Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) yang menyokong Merkel, Volker Bouffier
Sementara itu, Menteri Kehakiman dari Partai Sosial Demokrat (SPD), Heiko Maas menyatakan dirinya amat yakin kedua pihak akan mencapai kesepakatan. Pemimpin SPD, Martin Schulz, sebelumnya tak mau buru-buru berkompromi karena ia ingin misi dan visi partainya tersingkir dalam agenda pemerintah mendatang.
Dalam siaran di radio publik, Menteri urusan Keluarga Katarina Barley yang berasal dari kubu SPD mengatakan masih ada perbedaan fundamental antara pihak CDU dan SPD. "Sejauh kita belum mencapai garis akhir, kesepakatan tak akan tercapai," kata Barley.
Adapun isu yang belum menemui kesepakatan antara lain masalah reformasi jaminan kesehatan dan UU ketenagakerjaan. Sementara kesepakatan yang sudah disetujui CDU dan SPD pada Minggu antara lain pemerintah koalisi baru sepakati akan menginvestasikan 4 miliar euro untuk meningkatkan pembangunan perumahan sosial dan pribadi, dengan tujuan membangun 1,5 juta rumah baru hingga tahun 2021.
Sekitar 12 miliar Euro akan dianggarkan untuk membangun jejaring internet lebih cepat dengan menambah jangkauan jalur "broadband" berkecepatan tinggi hingga ke desa-desa. Selain itu hingga tahun 2025, hak warga untuk memperoleh sambungan internet yang cepat akan ditetapkan dalam bentuk undang-undang.
Kesepakatan lain yang telah tercapai dalam perundingan yang dilakukan Sabtu (3/2) terkait isu energi dan pertanian.
Kejar Tenggat
Langkah untuk mempercepat perundingan bagi pembentukan pemerintahan koalisi di Jerman muncul karena beberapa faktor baik di internal maupun eksternal.
Secara internal akibat desakan ketidaksabaran warga Jerman yang merasa sudah tak sabar lagi menunggu terbentuknya pemerintahan Jerman. Dari aspek eksternal, negara-negara tetangga Jerman juga tak sabar atas "lumpuhnya" pemerintahan Jerman sehingga menghambat upaya reformasi di Uni Eropa (UE).
Jika dua kubu; CDU dan SPD, pada akhirnya gagal berkompromi dan terpaksa akan digelar pemilihan umum lagi, maka berisiko keduanya akan kehilangan dukungan dari publik Jerman.
Berdasarkan jajak pendapat ARD, 71 persen warga sudah amat kesal karena lamanya pemerintahan terbentuk. Ini akan berpengaruh pada performa Merkel yang akan menjabat masa jabatan ke-4 sebagai Kanselir Jerman.
Di sisi lain, lambatnya kompromi antara CDU dan SPD akan menguntungkan partai ultra kanan Alternative for Germany (AfD) yang antiimigran dan anti-UE. DW/AFP/I-1
