WELLINGTON - Para menteri keuangan yang tergabung dalam forum kerja sama ekonomi Asia-Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sepakat untuk meningkatkan upaya memperluas produksi dan meningkatkan pasokan vaksin Covid-19, serta mendukung distribusi vaksin global.
Selandia Baru selaku tuan rumah APEC pada tahun ini merilis sebuah pernyataan pada Jumat (22/10) yang berisi kesepakatan para menteri APEC untuk menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi Covid-19 dan mengatakan mereka akan menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan serta menahan diri dari devaluasi nilai tukar yang kompetitif.
"Pandemi telah menyebabkan peningkatan pesat utang publik dan permintaan untuk pengeluaran baru terus tumbuh saat kita pulih. Lebih dari sebelumnya, kita perlu menggunakan sumber daya kita secara efektif," kata Menteri Keuangan yang juga sebagai Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, Grant Robertson.
Menurut Robertson, meskipun ada penurunan tajam jumlah infeksi dan meningkatnya vaksinasi di negara-negara APEC yang kaya, namun masih ada kekhawatiran bahwa hanya sedikit vaksin yang menjangkau negara-negara yang lebih kecil dan lebih miskin di mana virus korona masih merajalela.
Forum kerja sama ekonomi yang beranggotakan 21 negara di Asia Pasifik itu termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang juga mengakui perbedaan dalam pemulihan dari pandemi karena kelompok-kelompok seperti perempuan dan masyarakat adat terus terkena dampak secara tidak proporsional.
Menjelang pembicaraan iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, akhir bulan ini, Robertson seperti dikutip dari Reuters meminta para anggota untuk memastikan tersedianya modal yang cukup untuk mendorong perubahan menuju masa depan yang lebih rendah karbon, termasuk penggunaan alat pendanaan fiskal, dan menjajaki kemitraan dengan sektor swasta.
"Saat kita bekerja untuk mengakhiri pandemi, kita tidak boleh melupakan tantangan yang lebih luas yang mempengaruhi wilayah kita, termasuk perubahan iklim dan ketidaksetaraan," kata Robertson.
Gas Rumah Kaca
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia, Muhammad Yusrizki, dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Jumat (22/10), mengatakan akan membawa agenda penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada Conference of Parties (COP) 26, di Glasgow, pada 31 Oktober hingga 12 November 2021.
Keikutsertaan Kadin dalam kegiatan tersebut, jelasnya, sebagai komitmen mengajak swasta mendukung terlaksananya net zero emission Indonesia atau bebas emisi karbon.
Menurut dia, sektor energi, khususnya ketenagalistrikan, menyumbang 34 persen dari total emisi nasional sehingga dekarbonisasi sektor energi merupakan bagian penting dalam usaha menuju net zero emission.
"Peran swasta dalam rangka dekarbonisasi tidak dapat ditinggalkan, berkaca dari postur ekonomi nasional yang sangat banyak melibatkan pihak swasta," kata Yusrizki.
