» Biaya penanganan cuaca ekstrem mencapai 1,51 triliun dollar AS dalam 20 tahun terakhir.
» Tanpa tindakan, suhu bumi diperkirakan akan meningkat 3,2 derajat Celsius dengan kerugian PDB global 18 persen.
JAKARTA - Perubahan iklim akibat emisi karbon harus segera diatasi agar tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, saat menyampaikan Opening Remark Casual Talks dengan tema "Building a Resilient Sustainable Finance" yang disiarkan secara daring, di Jakarta, Jumat (18/2), mengatakan cuaca ekstrem, krisis air bersih, kebakaran hutan dan gangguan lingkungan hidup lainnya telah meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan perhitungan beberapa ahli, biaya penanganan kerusakan akibat perubahan iklim diperkirakan akan lebih tinggi dari biaya penangan krisis global pada 2008 dan pandemi Covid-19. Selama 20 tahun terakhir biaya penanganan masalah cuaca ekstrem telah mencapai 1,51 triliun dollar Amerika Serikat (AS).
Beberapa analis juga memperkirakan bahwa tanpa adanya tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, suhu bumi diperkirakan akan meningkat 3,2 derajat Celsius dengan kerugian PDB global mencapai 18 persen.
"Namun jika kesepakatan Paris tercapai, suhu tambahan maksimal akan di bawah 2 derajat Celsius dengan kerugian PDB Global terbatas pada 4 persen," kata Destry.
Oleh karena itu, melalui Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya keuangan berkelanjutan yang berperan terhadap pemulihan ekonomi global yang hijau, berkelanjutan serta inklusif.
Indonesia, jelas Destry, telah mengembangkan produk pembiayaan berkelanjutan, green bond dan green sukuk. Green bond telah tumbuh secara ekspansif dan diproyeksikan mencapai 260 miliar dollar AS secara akumulasi pada 2021-2023.
BI juga telah mendeklarasikan Bank Indonesia green financial and institutional framework, yang terdiri dari dua pilar. Pertama adalah aspek hijau dalam bauran kebijakan dan yang kedua kelembagaan hijau. Kedua pilar tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
Per Desember 2021, BI telah memberikan cadangan devisa sebanyak 5,82 miliar dollar AS dan sebanyak 1,83 miliar dollar AS diinvestasikan pada portofolio hijau. Ia pun mengajak setiap negara untuk berpartisipasi aktif dalam koordinasi internasional untuk mempercepat pembatasan pemanasan global.
"Ini perlu dikombinasikan dengan peningkatan, inovasi, dan inisiatif yang dapat disesuaikan dengan kapasitas setiap negara Indonesia selalu siap mendukung pemulihan global seiring dengan semangat G20 recover together, recover stronger," katanya.
Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (Meti), Surya Darma, yang diminta pendapatnya mengatakan apalagi transisi energi tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka biaya penanganan dampaknya akibat perubahan iklim akan jauh lebih besar dari penanganan Covid-19.
Kalau dalam 20 tahun terakhir biaya untuk menangani masalah cuaca ekstrem sudah mencapai 1,51 triliun dollar AS maka ke depan dipastikan biayanya akan jauh lebih dahsyat.
"Lihat saja dampak perubahan iklim akhir akhir ini yang cenderung semakin dahsyat dari tahun ke tahun. Hal ini masih dalam koridor karena kenaikan temperatur bumi belum sampai 1,5 derajat Celsius. Bisa dibayangkan jika upaya menahan laju peningkatan suhu pada pertengahan abad melebihi 1,5 derajat apalagi di atas 2 derajat Celsius," ungkap Surya.
Sebab itu, komunitas global sudah bersepakat untuk menahan laju peningkatan suhu rata-rata bumi tidak lebih dari 1,5 derajat pada tahun 2050. Upaya itu dilakukan dengan upaya memenuhi target net zero emission (NZE) pada tahun 2050.
Beberapa negara di Eropa bahkan mempercepat NZE sebelum tahun 2050. Hal itu semata-mata untuk menjaga peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat.
Ekosistem Keuangan Berkelanjutan
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam Side Event Presidensi G-20 mengatakan BI saat ini sedang bergerak menuju bank sentral hijau, di mana ekonomi dan instrumen keuangan hijau merupakan bagian dari bauran kebijakan bank sentral.
"Penting untuk membangun ekosistem instrumen keuangan yang berkelanjutan," kata Perry.
