Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, investasi harus tumbuh di atas 6 persen dan daya beli juga dijaga sehingga konsumsi rumah tangga dapat di atas 5 persen.
Jakarta - Rapat Kerja Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RA PBN) 2018 yang akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran. Dalam raker tersebut disepakati empat asumsi dasar ekonomi makro dan empat target pembangunan.
"Pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Setuju?" kata Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, yang disetujui seluruh anggota. Raker itu dihadiri Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala Badan Pusat Statistik. Selain pertumbuhan ekonomi, laju inflasi disepakati 3,5 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,2 persen, turun dari sebelumnya 5,3 persen.
Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah terhadap dollar AS disepakati 13.400 rupiah per dollar AS, menguat dibandingkan asumsi sebelumnya 13.500 rupiah per dollar AS. Untuk empat target pembangunan sendiri tidak ada yang mengalami perubahan dari yang diajukan oleh pemerintah.
Tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 9,5-10 persen dan tingkat pengangguran 5-5,3 persen, sedangkan untuk Rasio Gini, rasio untuk mengukur tingkat ketimpangan, yaitu mencapai 0,38, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 71,5. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4 persen itu, memerlukan upaya keras dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Memang butuh kebijakan dan tindakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim investasi, karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen adalah investasi yang tumbuh di atas 6 persen dan daya beli yang dijaga sehingga konsumsi rumah tangga bisa di atas 5 persen," ujar Sri Mulyani.
Namun, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 di bawah target yang dicanangkan pemerintah. Bank sentral memperkirakan perekonomian tahun depan tumbuh 5,26 persen. "PDB (produk domestik bruto) pada 2018 kami perkirakan naik 5,2 persen," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah dan BI di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Mirza setelah sejumlah anggota Komisi XI DPR RI meminta BI untuk mengerucutkan proyeksinya dari sebelumnya yang hanya dalam bentuk kisaran yaitu 5,1-5,5 persen. Sementara itu, untuk laju inflasi pada 2018, bank sentral juga mengerucutkan proyeksinya dari sebelumnya 2,5-4,5 persen, menjadi 3,3 persen.
Angka tersebut juga lebih rendah dari asumsi inflasi pemerintah dalam RA PBN 2018 yaitu 3,5 persen. Sementara itu, terkait nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, Mirza menolak untuk memberikan rata-rata kurs sepanjang 2018. Ia hanya menyebutkan pada akhir 2018 nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan mencapai 13.550 rupiah per dollar AS. "Nilai tukar rupiah bukan merupakan target Bank Indonesia, target Bank Indonesia adalah inflasi," ujar Mirza.
Waspadai Kenaikan FFR
Meski demikian, BI memperingatkan pemerintah dan DPR untuk tetap mewaspadai kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) pada 2018. Normalisasi moneter di AS itu menjadi pertimbangan dalam menentukan asumsi nilai tukar rupiah dalam RA PBN 2018.
"Situasi 2018, kami sarankan lebih baik kita berhati-hati karena tren dari kenaikan suku bunga AS (FFR) ini akan terus berlanjut. Tahun ini mungkin hanya naik dua kali, tapi tahun depan naik itu sudah pasti, tapi apakah dua, tiga kali, atau lebih, harus terus dipantau," jelas Mirza.
mad/Ant/E-10
