JAKARTA - Pemerintah diminta mendorong pertanian digital, baik itu mekanisasi maupun dalam mengelola dan memasarkan hasil produk pertanian. Upaya tersebut dinilai sebagai kunci untuk mendorong produktivitas para petani.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi-Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Sahara, mengatakan mekanisasi dan modernisasi pertanian dengan digitalisasi merupakan salah satu simpul penting yang harus diperkuat, baik pada tingkatan on farm hingga off farm.
Di negara berkembang seperti Indonesia, upaya peningkatan produksi pangan belum diimbangi dengan teknologi yang memadai. Akibatnya, sebelum sampai ke tangan konsumen, tingkat kehilangan pascapanen cukup tinggi. Produk hortkultura misalnya, tingkat kehilangannya mencapai 40-60 persen.
Mekanisasi dan digitalisasi pertanian akan mendorong peningkatan produktivitas dan meminimumkan food losses (kehilangan pangan-red). "Perlu campur tangan pemerintah seperti bantuan teknologi pascapanen, pengemasan, dan sebagainya," jelas Sahara.
Kehadiran pemerintah juga diperlukan dalam hal infrastruktur distribusi serta penyiapan benih unggul. Pemerintah juga harus memitigasi terjadinya penolakan barang (pangan) yang diekspor terkait isu food safety.
Nilai Tambah
Secara terpisah, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho, mengatakan pemerintah fokus pada pengembangan pertanian digital hingga pengolahan komoditas pertanian agar memiliki nilai tambah seperti dicanangkan dalam program pembangunan jangka menengah hingga 2024.
Dia mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan dua strategi besar untuk sektor pertanian yaitu meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan serta meningkatkan nilai tambah, tenaga kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.
Dari strategi pertama, dia menyebut dimulai dari bagaimana meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, serta juga fortifikasi dan biofortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi suatu pangan. Strategi tersebut jauh berbeda dari RPJMN sebelumnya yang banyak berorientasi hanya pada produksi.
"Kedua, meningkatkan ketersediaan tanaman pangan, dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjamin stabilitas stok dan harga kebutuhan pokok," kata Anang.
Selanjutnya, pemerintah fokus pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang berkelanjutan di bidang pertanian dan kepastian pasar. Selain itu, juga meningkatkan produktivitas sumber daya pertanian berkelanjutan dan digitalisasi pertanian, serta perbaikan tata kelola sistem pangan nasional.
"Hal yang kita perlukan adalah perbaikan sistem tata kelola pangan nasional. Fondasi itu menjamin pilar ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan," kata Anang.
Kebijakan pemerintah ke depan, tambahnya, akan mengintensifkan pertanian digital atau pertanian yang presisi, pengembangan pangan lokal, diversifikasi produk pangan, korporasi petani, pembiayaan inklusif, dan sistem pangan berkelanjutan. n ers/SB/E-9
